Salin Artikel

PKS Buka 2 Opsi Terkait Pemilihan Cawagub DKI Jakarta

Sohibul mengatakan, ada dua opsi terkait pemilihan Cawagub DKI Jakarta yaitu tetap mencalonkan dua kader dari PKS atau mencabut satu kader, kemudian mengganti dengan kader dari unsur lain.

"Apakah PKS tetap mencalonkan dua kader PKS yang kemungkinan resiko sama seperti yang kemarin, tidak diproses oleh DPRD. Atau PKS kemudian mencabut salah satu kadernya kemudian kami memasukan kader dari unsur lain untuk diajukan bersama kader PKS. Ini sedang diproses," kata Sohibul di DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Minggu (29/12/2019).

Sohibul menegaskan, PKS tetap melanjutkan pencalonan kader untuk Cawagub DKI Jakarta, dengan minimal satu kandidat dari PKS masuk dalam pemilihan calon wakil gubernur DKI Jakarta tersebut.

"Iya paling minimal dari PKS harus ada satu kader PKS, minimal satu," ujarnya.

Sohibul tetap berharap, dua kader PKS bisa masuk dalam pemilihan Cawagub DKI Jakarta.

Namun, jika dinamika politik tidak memungkinkan, PKS akan mengambil kader dari unsur lain.

"Jadi tidak akan ada proses di mana tidak ada satu pun tidak mungkin, kami akan mencalonkan kader PKS," ujar dia.

Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menargetkan, wakil gubernur DKI Jakarta pengganti Sandiaga Uno sudah terpilih pada Januari 2020.

"Pasti tahun besok (Jakarta) punya wakil gubernur. Insya Allah (Januari terpilih)," ucap Prasetio, di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat lalu.

Prasetio mengatakan, DPRD DKI Jakarta akan melanjutkan proses pemilihan wagub DKI Jakarta pada awal 2020. Prasetio akan langsung membentuk panitia pemilihan wagub.

Sebab, draf tata tertib pemilihan wagub sudah disusun panitia khusus bentukan DPRD DKI periode sebelumnya.

"Setelah tahun baru ini, saya akan bentuk panitia pemilihan," ujar Prasetio.

https://nasional.kompas.com/read/2019/12/29/12473631/pks-buka-2-opsi-terkait-pemilihan-cawagub-dki-jakarta

Terkini Lainnya

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Nasional
Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke