Megawati Sebut Panglima TNI Bisa Perempuan, Gerindra: Hak Prerogatif Presiden

Presiden dengan kewenangannya bisa menunjuk siapapun sebagai panglima, termasuk juga perempuan.

Pernyataan ini menanggapi Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, yang menyebut bahwa jabatan Panglima TNI bisa diisi oleh perempuan.

"Untuk Panglima TNI itu hak preogratif presiden," kata Dasco saat dihubungi, Senin (23/12/2019).

Dasco mengatakan, meski punya hak prerogatif, presiden tetap harus berpegang pada undang-undang untuk menunjuk panglima.

Ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi seorang calon panglima. Paling dasar, yang bersangkutan harus seorang anggota TNI, bukan dari kalangan sipil.

"Jadi terserah presiden dan juga Panglima TNI perempuan nggak melanggar sturan," kata Dasco.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri menilai semestinya jabatan Panglima TNI bisa saja diisi perempuan.

Hal itu diutarakan Megawati saat membuka acara BPIP yang bertajuk Perempuan Hebat untuk Indonesia Maju di Hotel Ritz Carlton, SCBD, Jakarta, Minggu (22/12/2019).

Mulanya, Megawati menyinggung peran pahlawan nasional perempuan Laksamana Malahayati.

Megawati mengatakan peran Laksamana Malahayati menunjukkan sejatinya perempuan layak menduduki posisi tinggi di militer.

"Dia laksamana benar. Bukan pakai embel-embel. Dia ikut perang dan memenangkan perang di Aceh. Kalah gubernur jenderal oleh dia. Apakah kita tidak bangga punya Laksamana Malahayati. Saya bangga banget," ujar Presiden kelima RI tersebut dalam pidato sambutannya.

"Apakah Panglima TNI tidak boleh dari kaum perempuan? Why not. Panglima TNI tidak boleh ya kaum perempuan? Presiden saja ya sudah (pernah). Artinya ya ke bawahnya ya boleh dong," lanjutnya.