Salin Artikel

Dewan Kehormatan Sebut Hanura Pimpinan Oesman Sapta Abal-abal

Sebab, kata dia, Munas Partai Hanura itu tidak memenuhi persyaratan dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Hanura.

"Sekarang Munas ini, bagi saya itu bukan Munas itu adalah kenduri nasional. Karena enggak ada pertanggungjawaban ketua, yang aneh aneh tadi itu. Masalah anggaran dasar itu semua tidak dipenuhi," kata Chaerudin di Hotel Atlet Century Park, Senayan, Jakarta, Rabu (18/12/2019).

Chaerudin mengaku ikut memantau penyelenggara Munas Partai Hanura. Menurut dia, yang terlibat dalam Munas Partai Hanura kebanyakan kader-kader baru yang tak memahami penyelenggaraan Munas.

"Ini semua tidak dimengerti oleh orang orang sana itu dan orang yang terlibat itu orang lama hanya sedikit, mungkin saya hitung 7-9 orang," ujar dia.

Berdasarkan hal itu, Chaerudin mengatakan, Partai Hanura dalam kepimpinan Oesman adalah partai abal-abal atau tidak sah.

Chaerudin mengaku sudah lama mengenal Oesman. Mantan Ketua DPD RI itu, menurut dia, tidak mengejar legalitas, tetapi lebih mementingkan legitimasi.

"Jadi Partai Hanura sana itu, Partai Hanura abal-abal dan tidak sah menurut saya, tetapi Pak Oso itu kawan saya lama, legalitas tidak penting yang penting adalah legitimasi," kata dia.

Adapun Musyawarah Nasional Partai Hanura terkait pemilihan Ketua Umum digelar pada 17-19 Desember 2019.

Namun, berbeda dari kebiasaan partai pada umumnya, Munas Hanura tidak mengundang Presiden Joko Widodo beserta petinggi partai politik lainnya.

Bahkan, mantan ketua umum partai ini pun, Wiranto, tidak diundang.

https://nasional.kompas.com/read/2019/12/18/18523211/dewan-kehormatan-sebut-hanura-pimpinan-oesman-sapta-abal-abal

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Tak Lagi Gunakan Istilah OTT, MAKI: Yang Penting Tangkap 'Kakap' Bukan 'Teri'

KPK Tak Lagi Gunakan Istilah OTT, MAKI: Yang Penting Tangkap "Kakap" Bukan "Teri"

Nasional
Nadiem dan Menteri Pendidikan Singapura Sepakat Tingkatkan Kerja Sama di bidang Pendidikan

Nadiem dan Menteri Pendidikan Singapura Sepakat Tingkatkan Kerja Sama di bidang Pendidikan

Nasional
Wapres: Masyarakat Harus Nikmati Buah Perkembangan Ekonomi Digital

Wapres: Masyarakat Harus Nikmati Buah Perkembangan Ekonomi Digital

Nasional
Ketika Mahfud MD Sampaikan Kesulitan Pembuktian Kasus Pelanggaran HAM Berat

Ketika Mahfud MD Sampaikan Kesulitan Pembuktian Kasus Pelanggaran HAM Berat

Nasional
2 KRI Dijual, Prabowo: Kita Akan Punya 50 Kapal Perang pada 2024

2 KRI Dijual, Prabowo: Kita Akan Punya 50 Kapal Perang pada 2024

Nasional
Resmi Diluncurkan, Aplikasi M-Paspor Kini Bisa Digunakan di Seluruh Indonesia

Resmi Diluncurkan, Aplikasi M-Paspor Kini Bisa Digunakan di Seluruh Indonesia

Nasional
KPK Ganti Istilah OTT, Anggota DPR: Kinerjanya Dibuktikan

KPK Ganti Istilah OTT, Anggota DPR: Kinerjanya Dibuktikan

Nasional
KPK Tak Lagi Pakai Istilah OTT tapi Tangkap Tangan, Ini Alasannya...

KPK Tak Lagi Pakai Istilah OTT tapi Tangkap Tangan, Ini Alasannya...

Nasional
Wapres Canangkan Ekosistem Global Halal Hub, Diharapkan Bantu UMKM Tembus Pasar Global

Wapres Canangkan Ekosistem Global Halal Hub, Diharapkan Bantu UMKM Tembus Pasar Global

Nasional
Presidensi G20 Indonesia, Kementerian KP Usung Kesehatan Laut dan Perikanan Berkelanjutan

Presidensi G20 Indonesia, Kementerian KP Usung Kesehatan Laut dan Perikanan Berkelanjutan

Nasional
Anggota DPR Sebut Isu HAM Belum Jadi Prioritas Pemerintah

Anggota DPR Sebut Isu HAM Belum Jadi Prioritas Pemerintah

Nasional
Mendagri Sebut Masih Ada Provinsi yang Tak Punya Mal Pelayanan Publik

Mendagri Sebut Masih Ada Provinsi yang Tak Punya Mal Pelayanan Publik

Nasional
KRI Teluk Bandar-KRI Teluk Penyu Dijual, Prabowo: Sudah Tak Layak Pakai, Banyak Keropos

KRI Teluk Bandar-KRI Teluk Penyu Dijual, Prabowo: Sudah Tak Layak Pakai, Banyak Keropos

Nasional
Singapura Masih Kuasai Sebagian FIR Indonesia, Ngabalin Beri Penjelasan

Singapura Masih Kuasai Sebagian FIR Indonesia, Ngabalin Beri Penjelasan

Nasional
DPR Setujui Penjualan KRI Teluk Penyu dan Teluk Mandar karena Sudah Tak Laik Pakai

DPR Setujui Penjualan KRI Teluk Penyu dan Teluk Mandar karena Sudah Tak Laik Pakai

Nasional
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.