Salin Artikel

Jokowi Tak Diundang Munas, Hanura Dinilai Masih Tersinggung Tak Masuk Kabinet

Salah satu agendanya yakni pemilihan ketua umum baru.

Namun, berbeda dari kebiasaan partai pada umumnya, Munas Hanura tidak mengundang Presiden Joko Widodo beserta petinggi partai politik lainnya.

Bahkan, mantan ketua umum partai ini pun, Wiranto, tidak diundang.

Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menduga, ada persoalan di dalam hubungan antara Hanura dengan Presiden Jokowi.

“Suka atau tidak suka, kita bilang tidak ada masalah juga bagaimana mungkin enggak ada masalah. Faktanya, kalau benar Pak Jokowi dan Pak Wiranto enggak diundang di munas, berarti ada masalah kan?” kata Pangi kepada Kompas.com, Selasa (17/12/2019).

Dugaan tersebut lantaran Hanura yang tidak mendapatkan jatah apa pun di kursi kabinet. Bahkan, di dalam lingkup staf khusus pun tidak.

Padahal, Hanura merupakan salah satu partai pendukung Jokowi-Ma’ruf Amin saat Pilpres 2019 lalu.

Sementara Partai Gerindra yang notabene merupakan rival Jokowi di Pilpres, justru mendapatkan jatah dua kursi menteri di Kabinet Indonesia Maju.

“Power sharing itu kan penting. Bagaimana pun, Hanura punya kontribusi nyata sebagai partai pengusung Jokowi. Setidaknya, sedikit banyak mesin Partai Hanura bekerja membantu pemenangan Pak Jokowi,” kata dia.

“Wajar dong Hanura meradang. Politik itu kan sederhana, bicara apa, dapat apa, siapa dan bagaimana dan dimana? Hanura dapat apa dengan mendukung Pak Jokowi? Jadi Hanura nampaknya merasa tersinggung dan merasa tak dihargai kontribusinya sedikit atau banyak terhadap mesin pemenangan Jokowi-Ma’ruf,” imbuh Pangi.

Sebelumnya, Ketua DPP Partai Hanura Benny Ramdhani mengungkapkan, rencana partainya tak mengundang Presiden Jokowi dan petinggi parpol. Alasannya, munas hanya bersifat internal.

Sementara, tidak diundangnya Wiranto lantaran di dalam struktur kepengurusan Hanura baru yang disahkan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) pada 25 November 2019, tidak ada jabatan untuk Dewan Pembina.

Adapun setelah tak lagi menjabat sebagai ketua umum, Wiranto diketahui menjadi dewan pembina partai ini. Dengan begitu, Wiranto dinilai tak lagi menjadi bagian dari Hanura.

"Ini juga penting untuk dijelaskan jika Pak Wiranto selalu menyampaikan ke publik bahwa dirinya selaku Dewan Pembina. Jadi kepengurusan DPP Partai Hanura yang sudah disahkan Menkumham tidak ada unsur Dewan Pembina di stuktur Dewan Pimpinan Pusat Hanura," ujar Benny di Kantor DPP Partai Hanura, Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (16/12/2019).

https://nasional.kompas.com/read/2019/12/17/12522711/jokowi-tak-diundang-munas-hanura-dinilai-masih-tersinggung-tak-masuk-kabinet

Terkini Lainnya

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke