PPP Minta Anggota Dewan Pengawas KPK Tak Aktif di Parpol

Sebab, ia menilai, dewan pengawas yang berasal dari partai politik akan rawan konflik kepentingan.

Menurut Arsul, permintaan dari PPP ini sudah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo.

"PPP terus terang, kami pernah menyampaikan masukan agar sebaiknya jangan ada orang yang masih aktif di partai politik sehingga tidak terkesan nanti conflict of interest atau terkesan ada politisasi di KPK," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/12/2019).

Arsul tak mempermasalahkan jika anggota Dewan Pengawas KPK dari kalangan politisi non-aktif di partai tetapi memiliki jabatan lain di luar partai.

Namun, menurut dia, kurang tepat jika anggota dewan pengawas berasal dari politikus yang masih aktif di partai.

"Tetapi kalau orang itu, katakanlah baru pensiun dari DPR kemudian ditunjuk jadi dewas, PPP nilai kurang pas," ujar dia.

Kendati demikian, ia menilai politikus bisa jadi Dewan Pengawas apabila melalui seleksi yang dilakukan pemerintah dengan melibatkan panitia seleksi. 

"Kecuali nanti dewas itu melalui proses seleksi, kalau melalui proses seleksi, oleh pansel yang independen, tentu semua warga negara boleh dong untuk mendaftar dan kemudian ikut proses seleksi," ujar dia. 

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengaku sudah merampungkan nama-nama yang akan duduk di struktur Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Sudah (final)," kata Jokowi di Jakarta, Selasa (10/12/2019).

Dewan Pengawas KPK yang terdiri dari lima orang merupakan struktur baru di KPK. Keberadaan dewan pengawas diatur dalam Undang-Undang KPK hasil revisi, yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.

Ketua dan anggota dewan pengawas dipilih oleh presiden melalui panitia seleksi.

Namun, untuk pembentukan dewan pengawas yang pertama kali ini, UU mengatur bahwa presiden menunjuk langsung.

Kendati demikian, Jokowi belum mau merinci siapa saja sosok yang ia pilih menjadi anggota dewan pengawas komisi antirasuah itu.

"Belum (waktunya diumumkan)," kata dia.