Refleksi Politik SBY: Pemilu 2019 Buruk, Politik Identitas Berlebihan

Memulai pidato, SBY mengulas Pilpres 2019 yang menurutnya memiliki catatan buruk dalam sejarah. Catatan itu mengenai politik identitas yang mengemuka selama pilpres.

"Yang buruk, pertama kali dalam sejarah, pemilu kita diwarnai oleh politik identitas yang melebihi takarannya. Juga pertama kali terjadi banyak korban jiwa, baik karena kekerasan maupun bukan," kata SBY di JCC, Senayan, Jakarta, Rabu (11/12/2019).

Namun, lanjut dia, persatuan bangsa tetap terjaga dengan baik. SBY mengatakan pada akhirnya semua sadar dan terpanggil.

"Kabar baiknya adalah, ketika bangsa kita berada di ambang perpecahan dan bahkan benturan fisik pasca pemungutan suara, kita semua sadar dan terpanggil. Terpanggil untuk menahan diri dan tetap menjaga keutuhan kita. Alhamdulillah, mimpi buruk itu tidak terjadi. Kita memilih persatuan, bukan perpecahan," ujarnya.

Oleh karena itu, SBY menyatakan pemerintah perlu mengevaluasi sistem, undang-undang, dan penyelenggaraan pemilu.

Selanjutnya, menurut SBY, saat ini fokus pemerintah serta para elite politik adalah menghentikan suasana permusuhan. Hubungan kawan-lawan harus diganti dengan hubungan antarmitra.

"Kemitraan untuk membangun bangsa. Kemitraan dan kebersamaan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi rakyat. Rakyat menghormati negara dan pemimpinnya. Negara dan pemimpin sabar dan mengayomi rakyat dengan adil dan penuh rasa kasih sayang. Bersatu kita teguh. Bersama kita lebih kuat. Together we are stronger," tuturnya.

Selain itu, SBY juga sempat menyinggung soal kontestasi untuk 2024.

Ia mengingatkan agar seluruh pihak memberikan kesempatan bagi Presiden Joko Widodo melaksanakan tugas di periode kedua.

"Pemilihan umum, sebuah kontestasi politik untuk sebuah kekuasaan, telah usai. Sementara, pemilu mendatang masih jauh, lima tahun lagi. Tak baik dan malu kepada rakyat, kalau saat ini kita memulai lagi kontestasi baru," kata SBY.

"Apalagi jika semangat dan nafsunya adalah untuk mendapatkan kekuasaan di tahun 2024. Juga tidak etis, karena pemerintahan Presiden Jokowi yang kedua, baru mulai melaksanakan tugasnya. Mari hormati pemerintah kita, dan tentunya rakyat kita," tegasnya.