Saat Seleksi, Calon Hakim MK Ini Ditanya soal Dugaan Politik Uang pada Pilkada 2010

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon hakim konstitusi Bernard L Tanya sempat ditanya soal dugaan politik uang yang pernah dilakukannya saat mengikuti kontestasi pemilihan kepala daerah pada 2010 lalu.

Peristiwa Ini terjadi dalam seleksi wawancara calon hakim MK di Gedung Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu (11/12/2019).

Salah satu anggota panitia seleksi Sukma Violetta bertanya kepada Bernard apakah benar ia pernah menjadi calon bupati pada Sabu Rajua, Nusa Tenggara Timur pada 2010 lalu.

"Ada informasi yang menyatakan bahwa Bapak sebagai calon bupati pernah membagikan uang paling sedikit Rp 50.000 per orang? Apa benar?" tanya Sukma Violetta.

Bernard pun membantah informasi itu.

Ia menegaskan, saat mengikuti kontestasi pilkada selalu menaati aturan dan tak pernah ditegur oleh pengawas pemilu.

"Saya bisa terangkan, proses pemilukada itu saya tidak pernah ditegur oleh pengawas. Sekalipun saya tidak pernah tersangkut kasus apapun, apalagi terlibat dalam politik uang sama sekali tidak benar informasi seperti itu," kata dia.

Ketua panitia seleksi Hakim MK Harjono mengatakan, tes wawancara ini memang menggali berbagai hal, termasuk rekam jejak.

"Wawancara meliputi banyak hal. Baik penguasaan Undang-Undang Dasar 1945, masalah MK, sosial budaya sampai track record para calon," ujar Harjono.

Selain Bernard, ada tujuh calon lain yang lolos seleksi wawancara. Mereka yakni Benediktus Hesto Cipto Handoyo, Bernard L Tanya, Daniel Yusmic, Ida Budiarti, dan Suparman Marzuki, Umbu Rauta, Widodo Ekatjahjana, dan Yudi Kristiana. Kedelapan nama ini sudah lolos tes administrasi dan tes tertulis sebelum mengikuti tes wawancara ini.

Panitia Seleksi bakal memilih 3 orang terbaik untuk diserahkan ke Presiden Jokowi. Rencananya penyerahan nama dilakukan pada 18 atau 19 Desember 2019.

Presiden Jokowi yang bakal memilih satu orang hakim MK pengganti hakim Dewa Gede Palguna.

Masa jabatan Dewa Gede Palguna akan berakhir masa jabatannya pada 7 Januari 2020.