ICJR Minta Pembahasan RKUHP Libatkan Masyarakat dan Akademisi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Anggara Suwahju meminta pemerintah dan DPR melibatkan masyarakat, ahli dan akademisi dalam pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

"Mengingatkan Menteri Hukum dan HAM untuk mematuhi perintah Presiden dan membuka kembali pembahasan RKUHP dengan melibatkan berbagai elemen publik, seperti akademisi dan ahli dari seluruh bidang ilmu yang terkait, seperti kesejahteraan sosial, ekonomi, kesehatan masyarakat, serta masyarakat sipil," kata Anggara melalui keterangan tertulisnya, Jumat (6/12/2019).

Seperti diketahui, RKUHP menjadi Rancang Undang-Undang (RUU) usulan pemerintah yang di carry over dan masuk dalam Prolegnas prioritas tahun 2020.

Menurut Anggara, pemerintah perlu membentuk Komite Ahli yang keanggotaannya diperluas dari berbagai bidang dan kajian ilmu untuk ikut melanjutkan pembahasan RKUHP.

Selain itu, Anggara juga meminta pembahasan RKHUP tak hanya sebatas 14 Pasal yang diklaim bermasalah oleh pemerintah. Sebab, menurut dia, ada 24 isu dalam RKHUP yang bermasalah.

Pemerintah dan DPR, kata dia, harus menerima masukan dari masyarakat dalam membahas pasal-pasal bermasalah tersebut.

"Isu-isu mendasar seperti masalah pengaturan hukum yang hidup dalam masyarakat yang merupakan penyimpangan asas legalitas dan kriminalisasi tidak jelas, sama sekali tidak pernah dibahas oleh Menteri Hukum dan HAM," ujarnya.

Sebelumnya, DPR dan pemerintah telah menyepakati Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas 2020.

Selain itu, RUU Pemasyarakatan juga masuk dalam daftar prolegnas prioritas tersebut.

"Menetapkan prolegnas prioritas tahun 2020 sebanyak 50 RUU," ujar Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Rieke Diah Pitaloka dalam rapat kerja dengan Menteri Hukum dan HAM dan DPD terkait dengan Penyusunan Prolegnas RUU Tahun 2020-2024 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2020 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/11/2019).

Dari RUU prioritas 2020 itu, ada 4 RUU yang di-carry over. Tiga di antaranya merupakan usulan pemerintah yaitu, RUU tentang biaya materai, RKUHP dan RUU Pemasyarakatan.

Satu lagi merupakan usul DPR yaitu, RUU atas perubahan UU No 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara (minerba).

Pihaknya memberikan catatan bahwa RUU yang masuk dalam carry over ini tetap harus mendapatkan pembahasan yang mendalam.

"Utamanya atas pasal-pasal yang mendapatkan perhatian khusus dari publik," tegas Rieke.