Pilkada 2020, PKS Tegaskan Buka Koalisi dengan Parpol Manapun

Menurut dia, koalisi PKS di daerah bersifat cair dan terbuka.

"Kami akan bangun koalisi dengan partai-partai. Pokoknya kita buka secara cair. Yang penting targetnya menang," kata Jazuli usai membuka rapat kerja nasional PKS di Hotel Sahid, Sudirman, Jakarta, Rabu (4/12/2019).

Jazuli juga menyinggung Nasdem yang akhir-akhir ini sempat mesra dengan PKS lewat pertemuan pimpinan masing-masing.

"Teman-teman tahu kan Nasdem ke PKS di antara isunya kita membangun akan kerja sama. Nanti kalau ada tempat kita bisa kerja sama, ya dengan Nasdem kita kerja sama," lanjut dia.

Jazuli menegaskan, target PKS dalam Pilkada 2020 adalah meraih kemenangan sebanyak-banyaknya.

Karena itu, kerja sama dengan partai lain adalah sebuah keniscayaan.

Jazuli menambahkan, PKS tidak hanya akan bekerja sama dengan parpol-parpol yang selama ini dekat dengan PKS. Misalnya Nasdem dan Partai Berkarya.

"Bukan berarti dengan partai yang tidak pernah datang kita tidak mau kerja sama. Tetap kita mau kerja sama, karena DPP PKS seperti yang fraksi PKS sudah lakukan, di DPR kunjungan silaturahim kebangsaan ke fraksi yang ada di DPR, " lanjut dia.

Saat disinggung apakah raker PKS ini sebagai upaya membentengi kader dari Partai Gelora, Jazuli menolak anggapan itu.

Dia menyatakan PKS tidak merasa digerogoti oleh pihak manapun.

"PKS alhamdulillah sudah eksis sejak reformasi, sudah ada segmentasi pasar. Rakyat Indonesia ada 270 juta, pemilihnya ada 180 juta yang didapat partai sekarang belum semuanya, kira-kira yang golput masih 30 persen itu cukup banyak," jelas dia.

"Dan PKS tidak merasa digerogoti siapapun karena PKS punya arah kebijakan program jelas insya Allah 2020 dan 2024 adalah kemenangan untuk PKS," tambah Jazuli.

Diketahui, DPP PKS pada Rabu menggelar rapat kerja nasional (rakernas) di Hotel Sahid, Jakarta.

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan, ada tiga poin penting yang akan dibahas di dalam rakernas yang dihadiri seluruh anggota DPRD provinsi itu.

"Pertama, kami ingin menegaskan bahwa oposisi itu di pusat (DPP). Tapi di provinsi, kabupaten dan kota, punya kebebasan dalam menjalin komunikasi," ujar Mardani saat dijumpai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

Ia mencontohkan, di politik nasional, PKS tidak bekerjasama dengan PDI Perjuangan, Golkar dan Nasdem.

Namun, bukan berarti politik di tingkat provinsi, kota dan kabupaten juga demikian. PKS pada tingkat itu diperkenankan menjalin kerjasama politik dengan partai politik manapun.

"Misalnya dalam membangun koalisi (untuk Pilkada) 2020 itu dibolehkan," lanjut dia.

Kedua, DPP PKS akan memaparkan fokus strategi legislasi nasional selama lima tahun ke depan.

Hal ini bertujuan agar garis perjuangan PKS dalam urusan legislasi, baik pusat dan daerah sejalan.

"Ketiga, nanti juga akan dibahas persiapan untuk Pilkada 2020," tambah Mardani.