Bamsoet: Jika Golkar Pecah Lagi, Artinya Memberi Masalah pada Pemerintah

Ia berharap tak ada perpecahan yang timbul akibat perebutan kursi Golkar 1. Sebab, hal itu akan memberi masalah pada pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

"Golkar tidak boleh memberi beban atau masalah kepada pemerintah. Jika pasca-Munas Partai Golkar masih pecah lagi, sama artinya itu memberi masalah kepada pemerintah," kata Bambang kepada wartawan, Senin (2/12/2019).

"Sebab, pemerintah pada akhirnya hanya bisa mengakui satu DPP Partai Golkar. Tidak mungkin pemerintah atau Presiden dipaksa harus mendengarkan dua DPP Partai Golkar," sambungnya.

Bambang menilai, karut marut pengelolaan partai Golkar tampak telanjang ketika semua elemen partai bersiap menyongsong pelaksanaan Munas tahun 2019 ini.

Internal Golkar sarat friksi, dan semuanya sudah menjadi pengetahuan publik karena diberitakan oleh pers.

"Retak dalam tubuh Partai Golkar selalu bermuara pada perilaku kepemimpinan intimidatif yang ternyata belum bisa dieliminasi oleh Partai Golkar," kata dia.

Bamsoet menambahkan, sebagai parpol yang sudah berusia matang, Golkar harusnya tidak boleh menjadi faktor penghambat konsolidasi demokrasi Indonesia.

Golkar, kata dia, justru harusnya mampu menjadi penggerak demokrasi dengan terlebih dulu menuntaskan demokratisasi tata kelola partai. Dan agar demokratisasi tata kelola itu bisa berjalan, kepemimpinan intimidatif di tubuh partai harus segera dieliminasi.

"Semua kader dan elemen Partai Golkar harus bertekad dan berani mengakhiri model kepemimpinan intimidatif," kata dia.

Ia juga berharap Golkar bisa segera beradaptasi dengan perubahan zaman. Golkar harus ‘berdandan’ sedemikian rupa agar tampak menarik dalam pandangan generasi milenial.

Pada waktunya nanti, Golkar pun harus memperkenalkan profilnya kepada generasi Z yang dalam beberapa tahun ke depan akan memperoleh hak memilih dan dipilih.

Oleh karena itu, Golkar harus mencari rumusan atau strategi baru agar bisa merekrut mereka sebagai kader maupun sekadar simpatisan.

Jangan sampai para anak muda justru antipati dengan Golkar karena konflik dan friksi internal yang terjadi belakangan ini.

"Bagaimana pun, rangkaian pemberitaan seputar konflik internal selama periode persiapan menuju Munas 2019 menjadi promosi yang tidak menguntungkan Golkar. Gambaran dan kesan tentang kepemimpinan intimidatif itu begitu kuat," ucap Ketua MPR ini.