Salin Artikel

Kubu Bamsoet Tuding 3 Menteri Jokowi Tekan Kader Golkar, Ini Kata Airlangga

"Tidak ada, yang punya suara kan DPD tingkat I dan tingkat II," ujar Airlangga menghadiri Pendidikan Politik Partai Golkar di Hotel Merlynn Park, Jakarta, Kamis (28/11/2019).

Selain itu, Airlangga juga membantah tudingan lain bahwa Rapat Pleno tak membahas tata cara Musyawarah nasipnal (Munas) pada 4-6 Desember nanti.

"Ya, kan itu domain daripada Munas, kemarin sudah dibahas," katanya.

Sebelumnya, tiga menteri Jokowi disebut-sebut ikut campur tangan dalam pemilihan ketua umum Golkar dengan menekan sejumlah kader supaya mendukung Airlangga Hartarto.

Hal tersebut diungkapkan Fungsionaris DPP Partai Golkar Syamsul Rizal. Menurut Rizal, ketiga menteri tersebut menekan pengurus DPD I, DPD II, dan kepala daerah.

"Jadi ada pembantu (menteri) Presiden, saya enggak mau sebut nama, tapi ada tiga pembantu Presiden yang telepom DPD I, DPD II, dan kepala-kepala daerah untuk pilih Airlangga," ujar Rizal usai Rapat Pleno di Kantor DPP Golkar, Rabu (27/11/2019).

Dia menyebut ketiga menteri itu berasal dari satu kader Golkar, akademisi, dan satu lainnya berasal dari partai lain.

Dari ketiga menteri tersebut, Rizal menyebut Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno turut andil mengintervensi kader daerah.

Menurutnya, para menteri tersebut berpihak pada Airlangga.

Ia mempertanyakan kapasitas ketiga menteri tersebut dalam persiapan Munas Golkar.

Di sisi lain, Rizal memandang, ketiga menteri itu tengah mencari legitimasi politik ke Jokowi. Musababnya, ketiganya tidak mempunyai kekuatan politik.

"Biar Presiden itu percaya mereka punya kekuatan politik, padahal sebenarnya enggak," ungkap Rizal.

https://nasional.kompas.com/read/2019/11/28/16530491/kubu-bamsoet-tuding-3-menteri-jokowi-tekan-kader-golkar-ini-kata-airlangga

Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke