Tito Minta Polemik Pilkada Langsung dan Tak Langsung Dihentikan

Menurut Tito, dirinya hanya mendorong evaluasi sistem pilkada agar pelaksanaannya lebih baik dibandingkan sebelumnya.

"Yang mengatakan (pilkada) dikembalikan ke DPRD siapa? Saya enggak pernah mengatakan sekalipun. Jadi enggak usah dibahas dulu itu," ujar Tito di Kantor Kemendagri, Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusa, Rabu (27/11/2019).

"Intinya, saya sedang mengajak teman-teman akademisi dan teman-teman think-thank (cendekiawan), untuk selain membicarakan sistem pilkada, juga membicarakan indeks tata kelola pemerintahan yang demokratis," lanjut dia.

Dengan kata lain, kata Tito, pihaknya melibatkan pihak eksternal yang kredibel untuk melakukan evaluasi pada sistem pilkada ini.

Tujuannya, agar pemerintahan di daerah ke depannya semakin baik.

"Kita ingin agar pemerintahan yang terbentuk, termasuk daerah, yang demokratis. Dengan adanya pemimpin yang betul-betul dapat mengabdikan diri dan bermanfaat bagi rakyat," ujar Tito.

Diberitakan sebelumnya, perwakilan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) bertemu dengan Mendagri Tito Karnvian di Kantor Kemendagri, Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu sore.

Salah satu poin yang dibahas dalam pertemuan itu adalah evaluasi pilkada.

Ketua APEKSI Airin Rachmi Diany mengatakan, evaluasi bertujuan mengetahui bagaimana respons masyarakat atas sistem pilkada yang sudah digunakan saat ini

"Jadi bukan dilihat oleh siapa dipilihnya, tapi lebih mengedepankan evaluasi. Setelah evaluasi akan dilihat, jadi kebijakan apa yang dilakukan dan bagaimana respons dari masyarakat," ujar Airin.

Sementara itu, Wakil Ketua APEKSI Bima Arya mengungkapkan, berdasarkan pembicaraan dengan Mendagri, pemerintah ingin melakukan evaluasi pelaksanaan pilkada.

"Tentang wacana pilkada langsung dan tidak langsung. Jadi Pak Mendagri meluruskan wacana ya. Bukan berarti Pak Mendagri ingin mengembalikan ke DPRD, tapi apa yang disampaikan adalah ingin mengevaluasi," tutur Wali Kota Bogor ini.

Adapun poin-poin yang akan dievaluasi menurut dia adalah biaya politik tinggi dan bagaimana mencegah korupsi kepala daerah hasil pilkada.

"Jadi berbicara dalam tataran pencegahan terhadap korupsi. Pak mendagri menyampaikan akan melakukan kajian yang serius secara akademis dengan metode yang terukur tentang bagaimana sistem Pilkada ke depan," ungkap Bima Arya.

"Secara keseluruhan nih kita evaluasi sama-sama