Salin Artikel

Kontras Berharap Komisioner KKR Nantinya Tak Punya Tendensi Politik

Feri memandang, posisi komisioner juga dapat diisi oleh para penegak hukum.

"Bisa (diisi orang yang) selama tidak terlibat kejahatan HAM, tidak diduga bertanggungjawab atas suatu peristiwa, tidak punya tendensi politik terhadap pelaku, tapi dia harus purnawirawan," ujar Feri di Hotel Aeon, Jakarta, Selasa (26/11/2019).

Feri mengatakan bahwa jabatan komisioner KKR harus diisi orang yang memiliki integritas, tidak berafiliasi terhadap partai politik dan mempunyai kompetensi terhadap kasus HAM.

Ia mengatakan, posisi itu bisa diisi oleh kalangan penggiat HAM, purnawirawan Polri yang fokus terhadap isu HAM, jurnalis, bahkan kelompok agamawan. 

Menurut dia, yang terpenting dari munculnya wacana dihidupkannya kembali KKR adalah pengungkapan kebenaran dari peristiwa masa lalu.

Termasuk perbaikan kondisi bagi keluarga korban, baik dalam bentuk restitusi, rehabilitasi, kompensasi, maupun jaminan pelanggaran HAM tidak terjadi kembali di masa depan.

"Yang paling penting itu keadilan. Agar proses hukum tetap jalan. KKR itu tidak punish pelaku, hanya ungkap peristiwa," kata Feri.

Sebelumnya, Juru Bicara Presiden Fadjroel Rahman menyebut, pemerintah berencana menghidupkan kembali KKR untuk mengungkap kasus pelanggaran HAM masa lalu.

Hal itu disampaikan Fadjroel menjawab pertanyaan terkait kelanjutan kasus dugaan pelanggaran HAM dalam tragedi Semanggi I pada 11-13 November 1998.

"Usualan dari Menkopolhukam, Pak Mahfud MD, sebenarnya beliau menyarankan lagi untuk dibentuknya komisi kebenaran dan rekonsiliasi," kata Fadjroel di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (13/11/2019).

Selain itu, menurut dia juga penting untuk menentukan formula yang tepat. Misalnya apakah KKR ini hanya bersifat non yudisial atau sampai menyentuh ranah yudisial. Lalu, kasus pelanggaran HAM masa lalu yang mana yang akan lebih dulu diselesaikan.

"Itu nanti akan bicarakan lebih jauh," kata dia.

KKR sebelumnya telah dibentuk beberapa tahun lalu. Namun, KKR bubar pada 2006 lalu setelah Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

Menurut dia, saat itu KKR memiliki anggota sekitar 42 orang. Ia mengaku menjadi salah satu anggota. Namun, Fadjroel mengakui KKR saat itu belum banyak bekerja karena UU 27/2004 terlanjur dibatalkan oleh MK.

"Inisiatif sekarang dari Menko Polhukam untuk menaikkan kembali Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Intinya itu adalah agar kebenaran diungkap," ujar dia. 

https://nasional.kompas.com/read/2019/11/26/19361631/kontras-berharap-komisioner-kkr-nantinya-tak-punya-tendensi-politik

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Buka Suara, Polri Sebut Pelat Polisi Arteria Dahlan untuk Pengamanan

Buka Suara, Polri Sebut Pelat Polisi Arteria Dahlan untuk Pengamanan

Nasional
Polri Limpahkan Berkas Perkara Ferdinand Hutahaean ke Kejari Jakpus

Polri Limpahkan Berkas Perkara Ferdinand Hutahaean ke Kejari Jakpus

Nasional
Pasang Surut Hubungan Megawati dan SBY Lebih dari Satu Dekade, Berawal dari Pilpres

Pasang Surut Hubungan Megawati dan SBY Lebih dari Satu Dekade, Berawal dari Pilpres

Nasional
Din Syamsuddin Berencana Gugat UU IKN ke Mahkamah Konstitusi

Din Syamsuddin Berencana Gugat UU IKN ke Mahkamah Konstitusi

Nasional
Panglima Andika Kawal 35 Kasus Hukum yang Menjerat Prajurit TNI

Panglima Andika Kawal 35 Kasus Hukum yang Menjerat Prajurit TNI

Nasional
Apresiasi Megawati Larang Kader PDI-P Interupsi SBY, Politikus Demokrat Singgung Puan

Apresiasi Megawati Larang Kader PDI-P Interupsi SBY, Politikus Demokrat Singgung Puan

Nasional
Kemenkes Ungkap Tantangan Percepat Vaksinasi Lansia, Hoaks hingga Susah Diyakinkan

Kemenkes Ungkap Tantangan Percepat Vaksinasi Lansia, Hoaks hingga Susah Diyakinkan

Nasional
Polri Akan Luncurkan Aplikasi Presisi Polri, Seluruh Layanan dalam Genggaman

Polri Akan Luncurkan Aplikasi Presisi Polri, Seluruh Layanan dalam Genggaman

Nasional
Jokowi Serahkan Bantuan Rp1,2 Juta ke Pedagang Pasar Baru Tanjung Enim

Jokowi Serahkan Bantuan Rp1,2 Juta ke Pedagang Pasar Baru Tanjung Enim

Nasional
Panglima Andika Sebut Polemik di Papua-Papua Barat Akan Jadi Masalah yang Selamanya Dihadapi TNI

Panglima Andika Sebut Polemik di Papua-Papua Barat Akan Jadi Masalah yang Selamanya Dihadapi TNI

Nasional
Komisi II Minta KPU Pastikan Tak Ada Lagi Penyelenggara Pemilu Jadi Korban Meninggal

Komisi II Minta KPU Pastikan Tak Ada Lagi Penyelenggara Pemilu Jadi Korban Meninggal

Nasional
DPR, Pemerintah, dan KPU-Bawaslu Sepakat Pemilu 2024 Dilaksanakan 14 Februari

DPR, Pemerintah, dan KPU-Bawaslu Sepakat Pemilu 2024 Dilaksanakan 14 Februari

Nasional
Panglima Andika: Capaian Minimum Essential Force Masih Sekitar 62,31 Persen hingga 2021

Panglima Andika: Capaian Minimum Essential Force Masih Sekitar 62,31 Persen hingga 2021

Nasional
Kerangkeng Manusia Milik Bupati Nonaktif Langkat, Puluhan Pekerja Sawit Diduga Disiksa dan Tak Digaji

Kerangkeng Manusia Milik Bupati Nonaktif Langkat, Puluhan Pekerja Sawit Diduga Disiksa dan Tak Digaji

Nasional
Polri Akan Gelar Award untuk Mencari 'Hoegeng Baru'

Polri Akan Gelar Award untuk Mencari "Hoegeng Baru"

Nasional
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.