Salin Artikel

Kubu Bamsoet Tuding Panitia Munas Golkar Tak Netral, Diisi Orang-orang Airlangga

Juru bicara (jubir) Bamsoet, Andi Sinulingga mengatakan parameter ketidaknetralan panitia dapat dilihat dari Surat Keputusan (SK) kepanitiaan yang baru keluar 10 hari jelang Munas.

Padahal, kata Andi, idealnya SK turun dua hingga tiga bulan sebelum bergulirnya Munas.

Andi juga heran, pada Munas kali ini, panitia tidak membuka agenda road show bagi bakal calon ketua umum.

Menurut dia, road show cukup krusial karena para kandidat dapat menyampaikan visi dan misi ke daerah.

"Nah itu kan ruang itu ditutup. Tampak secara psikologis kawan-kawan di daerah itu takut," ujar Andi di Jenggala Center Jumat (22/11/2019).

"Berpartai itu pakai alat pikir, kalau pakai rasa sentimen, enggak ada argumentasi itu kan rumit. Bagaimana mau urus rakyat, kalau ngurus internal sendiri saja enggak bisa berjiwa besar," sambung dia.

Andi menegaskan, pihaknya tetap berkeyakinan Bamsoet mampu meraih kemenangan, sekalipun netralitas kepantiaan sudah jauh dari unsur demokratisasi.

Ia melihat Airlangga cenderung menggunakan kekuasaanya dan menghalalkan segala cara agar dapat mempertahankan kursi ketua umum.

Sebaliknya, sebagai penantang, Bamsoet dinilai memiliki keinginan besar untuk merebut jabatan ketua umum Golkar.

Andi mengungkapkan Bamsoet menyadari akan terjadi dinamika ketika memutuskan maju.

"Kalau Pak Airlangga itu bagus memimpin selama dua tahun belakangan ini, harusnya dia tidur-tidur saja," kata dia.

https://nasional.kompas.com/read/2019/11/23/13344331/kubu-bamsoet-tuding-panitia-munas-golkar-tak-netral-diisi-orang-orang

Terkini Lainnya

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

Nasional
Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Nasional
Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

Nasional
Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Nasional
Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Nasional
Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Nasional
Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Nasional
KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

Nasional
Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Nasional
Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis Disebut Diperlukan, Proyek Mercusuar Perlu Pengawasan

Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis Disebut Diperlukan, Proyek Mercusuar Perlu Pengawasan

Nasional
Kapolri Beri Penghargaan ke 11 Personel di Pegunungan Bintang, Papua

Kapolri Beri Penghargaan ke 11 Personel di Pegunungan Bintang, Papua

Nasional
Pegawai Kementan Bikin Perjalanan Dinas Fiktif demi Penuhi Kebutuhan SYL

Pegawai Kementan Bikin Perjalanan Dinas Fiktif demi Penuhi Kebutuhan SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke