[POPULER NASIONAL] Pemeriksaan Cak Imin | Sertijab Pati Polri

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (19/11/2019).

Pria yang akrab disapa Cak Imin ini diperiksa sebagai saksi dalam kasus duggan suap proyek Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Tahun 2016.

"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka HA (Hong Arta John Alfred, Direktur dan Komisaris PT Sharleen Raya (SR) JECO Group)," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam keterangannya.

Cak Imin diperiksa atas statusnya sebagai anggota DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa periode 2014-2019. Sebelumnya, KPK juga sempat memanggil sejumlah politikus PKB untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus ini.

Mereka antara lain Jazilul Fawaid, Fathan, Mohammad Toha, dan Helmy Faishal Zaini.

"KPK mendalami keterangan keterangan para saksi terkait pengetahuannya tentang dugaan aliran dana dari Musa Zainudin pada anggota DPR lain," kata Febri usai pemeriksaan Jazilul dan Helmy, Senin (30/9/2019) lalu.

Selain Cak Imin, hari ini penyidik juga akan memeriksa dua anggota DPRD Lampung yakni Hidir Ibrahim dan Khaidir Bujung untuk kasus dan tersangka yang sama.

Dalam kasus ini, Hong diduga menyuap sejumlah pihak antara lain Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara Amran Hi Mustary serta Anggota DPR Damayanti terkait pekerjaan proyek infrastruktur Kementerian PUPR.

Hong adalah tersangka ke-12 dalam kasus ini. Sebelumnya, KPK Telah menetapkan 11 tersangka lainnya.

Sebelas tersangka itu adalah Direktur Utama PT Windu Tunggal Utama Abdul Khoir (AKH), Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara Amran Hi Mustary (AHM).

Kemudian, Komisaris PT Cahaya Mas Perkasa So Kok Seng (SKS), Julia Prasetyarini (JUL) dari unsur swasta, Dessy A Edwin (DES) sebagai ibu rumah tangga.

Ada juga lima anggota Komisi V DPR RI seperti Damayanti Wisnu Putranti, Budi Supriyanto, Andi Taufan Tiro, Musa Zainudin, Yudi Widiana Adia, serta Bupati Halmahera Timur 2016-2021 Rudi Erawan.

Perkara tersebut bermula dari tertangkap tangannya anggota Komisi V DPR RI periode 2014 2019 Damayanti Wisnu Putranti bersama tiga orang lainnya di Jakarta pada 13 Januari 2016 dengan barang bukti total sekitar 99 ribu dolar AS.

Uang tersebut merupakan bagian dari komitmen total suap untuk mengamankan proyek di Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2016.

Kabar tersebut menjadi berita terpopuler di rubrik Nasional Kompas.com sepanjang kemarin. Kabar berikutnya yakni terkait serah terima jabatan sejumlah petinggi Polri.

Sertijab itu dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal (Pol) Idham Azis.

Sertijab itu sesuai mutasi yang tertuang dalam surat telegram bernomor ST/3020/XI/KEP/2019 tertanggal 8 November 2019.

Pertama, posisi Kabaharkam yang sebelumnya dipegang Komjen Condro Kirono, digantikan oleh Kapolda Sumatera Barat Irjen Firli Bahuri.

Condro akan dimutasi sebagai Analis Kebijakan Utama Polri. Sedangkan posisi Firli digantikan oleh Kapolda Kalimantan Timur Irjen Priyo Widyanto.

Adapun jabatan Priyo sebelumnya digantikan oleh Koorsahli Kapolri Irjen Muktiono. Sejurus dengan itu, Kakorlantas Irjen Refdi Andi menempati posisi sebagai Koorsahli Kapolri.

Di lain pihak, Brigjen (Pol) Istiono dipromosikan menjadi Kakorlantas Polri.

Prosesi pun dilanjutkan dengan pembacaan sumpah yang dibacakan Idham dan diikuti oleh pejabat yang dilantik.

"Demi Allah saya bersumpah akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara," ucap Idham yang diikuti para pati.

(Penulis: Devina Halim, Ardito Ramadhan)