Salin Artikel

BPIP: Koruptor Sudah Pasti Tidak Pancasilais

Mereka tidak memiliki kesadaran bahwa tindakannya merugikan negara. 

"Kalau koruptor sudah pasti tidak Pancasilais. Sebab, dia tidak menciptakan nilai kebajikan yang bermanfaat bagi bangsa," ujar Hariyono setelah mengisi materi penguatan nilai Pancasila kepada penceramah dan pengajar di bilangan Gambir, Jakarta Pusat, Senin (18/11/2019).

Dia mengatakan, sebagai dasar negara, Pancasila memberikan tuntunan moral hidup dan penguatan wawasan kebangsaan masyarakat.

Dengan demikian, harapannya orang yang sudah selesai belajar Pancasila memiliki standar norma tertentu dalam kehidupan bermasyarakat.

Hariyono mencontohkan, nilai kejujuran, nilai kebersamaan, gotong-royong, menghargai keberagaman, hingga bela negara.

"Kemudian setelah belajar Pancasila dan individu berprestasi diharapkan bisa bermanfaat bagi bangsa dan negara sehingga (sebaliknya) kalau individu (bertindak) merugikan bangsanya layak disebut tidak Pancasilais," tutur Hariyono.

Karena itu, Hariyono menilai Pancasila perlu dijadikan sebagai logos atau ilmu yang dijadikan nilai hidup bangsa Indonesia.

Mengutip pernyataan Presiden RI pertama, Ir Soekarno, Hariyono menegaskan bahwa Pancasila tidak akan menjadi realita dalam kehidupan masyarakat Indonesia jika tidak diperjuangkan.

Oleh karena itu, selain menguatkan pemahaman nilai Pancasila lewat pendidikan, BPIP ingin agar kementerian dan lembaga pemerintah ikut mempromosikan Pancasila pada program masing-masing.

"Kami dorong agar kementerian dan instansi agar menyusun aturan perundangan dikembangkan dengan dasar nilai Pancasila yang efektif dan maksimal sehingga Pancasila sebagai dasar negara tidak hanya teori tapi bisa kita aktualisasikan," ucap Hariyono.

https://nasional.kompas.com/read/2019/11/18/22014431/bpip-koruptor-sudah-pasti-tidak-pancasilais

Terkini Lainnya

Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Nasional
PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

Nasional
Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Nasional
Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Nasional
Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Nasional
PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

Nasional
Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Nasional
KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

Nasional
Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Nasional
KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

Nasional
KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

Nasional
Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Nasional
Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke