Ketua DPP PDI-P: Belum Ada yang Hambat Ahok Pimpin BUMN

Menurut Eriko, Menteri BUMN Erick Thohir pasti memahami bahwa bukan orang sembarangan yang bisa masuk ke lembaga tersebut.

Hal ini disampaikan Eriko, menanggapi pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan agar pemilihan pimpinan BUMN mempertimbangkan faktor integritas dan perilaku.

"Kalau saya lihatnya sampai saat ini belum ada hal-hal yang bisa menghambat ini (Ahok jadi pimpinan BUMN). Karena kenapa? Karena tentu Kementerian BUMN tidak sembarangan memberikan kesempatan itu, kalau tidak mempelajari aturan-aturan yang berlaku," kata Eriko di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (14/11/2019).

Terkait status mantan narapidana yang melekat pada mantan Gubernur DKI Jakarta itu, Eriko mengatakan, Ahok bukan mantan narapidana korupsi.

Oleh karena itu, menurut dia, pemerintah pasti memiliki pertimbangan lain untuk memilih Ahok.

"Kalau boleh saya ingatkan bahwa Pak Ahok itu bukan napi berkaitan dengan korupsi atau keuangan, beliau kan berkaitan dengan persoalan masa lalu, agama ya, SARA begitu. Nah ini tentunya ada penjelasan lebih lanjut dari sektor hukumnya," ujar dia. 

Eriko menilai, Ahok yang memiliki integritas sehingga wajar diberikan kesempatan untuk memberikan kontribusi di pemerintahan, khususnya BUMN.

"Tapi kami meyakini, seseorang yang memang baik, punya integritas tentu akan mendapatkan juga haknya, tentu akan dapatkan juga dia sudah dapatkan yang terbaik. Ini wajar diberi kesempatan," ucap dia.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan menyarankan agar penunjukan pimpinan BUMN dilakukan dengan melihat aspek integritas dan perilaku seseorang.

"Tentunya banyak kriteria yang harus diperhatikan, salah satunya menyangkut masalah integritas, behavior juga merupakan pertimbangan," ujar Syarief di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (14/11/2019).

Syarief menyinggung soal ketentuan mantan narapidana dilarang maju dalam Pilkada 2020.

Untuk itu, ia berharap pemerintah lebih selektif dalam memilih pimpinan BUMN yaitu berdasarkan integritas, bukan berdasarkan partai pendukung.

"Saya pikir, kalau saja sekarang ini pilkada sudah ada pandangan dari KPU bahwa eks narapidana tak boleh (maju Pilkada), dan itu kan sudah pernah dilakukan, jadi saya memberikan contoh bahwa pejabat-pejabat negara itu betul-betul harus selektif," ujar Syarief.