Diminta Jokowi Tak Gigit Investor dan BUMN, KPK: Jangan Diartikan Intervensi

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, pernyataan tersebut tidak berarti Presiden Jokowi mengintervensi penegakan hukum demi lancarnya investasi.

"Kami mengajak semua pihak tidak memahami pernyataan Presiden itu sebagai bentuk, katakanlah, intervensi terhadap independensi penegakan hukum, kami meyakini bukan demikian," kata Febri kepada wartawan, Jumat (1/11/2019).

Febri menuturkan, hal yang mesti digarisbawahi dari pernyataan Jokowi tersebut adalah harapan Jokowi agar para penegak hukum tidak dikendalikan mafia.

Menurut Febri, praktik mafia hukum itu selama ini menyebabkan inkonsistensi dalam penegakan hukum.

Febri menambahkan, praktik mafia hukum itu pun masih lazim ditemui misalnya dengan praktik 'jual-beli hukum'.

"Kalau ini yang ingin diperangi,sehingga penegakan hukum itu benar-benar ada kepastian hukum sehingga ketika ada kepastian hukum investor tidak ragu untuk menanamkan modalnya, atau berinvestasi pembangunan bisa berjalan, pemerataan ekonomi bisa berjalan, maka itu tentu akan sangat bagus," kata Febri.

Febri pun memastikan bahwa KPK tidak mencari-cari kesalahan sebagaimana yang dikhawatirkan Jokowi. Ia menegaskan, perkara yang ditangani telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memerintahkan seluruh penegak hukum, termasuk KPK, untuk tidak mengganggu iklim investasi.

Jokowi lalu membeberkan bahwa selama ini banyak program-program yang justru banyak terkendala oleh permasalahan hukum.

Menurut dia banyak investor yang sudah antre untuk masuk, tapi karena kepastian hukumnya diragukan, akhirnya mereka tak bisa merealisasikan investasinya.

"Para pelaku usaha dan investor dalam negeri termasuk BUMN yang banyak ketakutan dengan aparat hukum tolong juga jangan sampai terjadi dicari-cari kesalahan, digigit-gigit sehingga program-program yang harusnya bisa kita selesaikan berhenti di tengah jalan," kata dia.