Sekjen Golkar Sebut akan Ada Poros Koalisi Baru Jelang Pilpres 2024

Pernyataan Lodewijk menyusul pertemuan antara Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman, Rabu (30/10/2019).

"Kita tinggal lihat berapa tahun ini akan bertahan dan setelah itu orang mulai melihat, mulai membayangkan, koalisi-koalisi baru untuk tahun 2024," ujar Lodewijk di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2019).

Lodewijk menganggap dinamika seperti itu merupakan hal yang wajar. Sebab, partai-partai politik memiliki kalkulasi politik masing-masing demi memenangkan pesta demokrasi.

Apalagi, secara konstitusional Joko Widodo sudah tidak memungkinkan untuk mencalonkan kembali menjadi presiden. Dengan demikian, parpol akan mulai mencari figur baru untuk dicalonkan.

"Kalau seperti itu, ya saya pikir wajar. Itu kalkulasi politik, mau tidak mau terjadi. Itu saya pikir suatu perhitungan risiko yang memang sudah dikalkulasi sebelumnya," lanjut Lodewijk.

Tidak menutup kemungkinan, konfigurasi koalisi baru juga akan berubah.

Parpol yang saat ini mendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf dapat berkoalisi dengan parpol di luar pendukung pemerintah.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman bertemu di kantor DPP PKS di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Rabu (30/10/2019).

Partai Nasdem dan PKS sepakat untuk memperkuat check and balance atau fungsi pengawasan terhadap pemerintah di DPR.

Hal ini menjadi salah satu dari tiga poin kesepahaman yang dihasilkan dalam pertemuan itu.

"Perbedaan sikap politik tidak menjadi penghalang bagi Nasdem dan PKS untuk berjuang bersama menjaga demokrasi agar tetap sehat dengan memperkuat fungsi check and balance di DPR," ujar Sekjen PKS Mustafa Kamal saat memberikan keterangan seusai pertemuan.

Mustafa mengatakan, PKS menghormati sikap politik Nasdem yang saat ini berada di dalam pemerintahan. Sementara PKS memilih menjadi oposisi dan tidak bergabung dalam pemerintahan.

Namun, ia menekankan, fungsi check and balance sangat penting untuk menciptakan demokrasi yang sehat dan mengatasi tantangan bangsa Indonesia ke depannya.

"Demokrasi yang sehat itu penting untuk mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia baik di bidang politik, ekonomi, keagamaann, pendidikan, kesehatan, budaya, dan lainnya," kata Mustafa.