Wasekjen PDI-P soal Pertemuan Paloh dan PKS: Namanya Komitmen itu Ada Loyalitas

Arif mengatakan, pada prinsipnya setiap parpol memiliki hak untuk berkomunikasi dengan siapa saja.

Namun demikian, masing-masing parpol koalisi pendukung pemerintah harus menyadari batas-batas substansi pembahasan.

"Partemuan itu otonomi masing-masing partai semua partai prinsipnya boleh saja berkomunikasi tapi mesti sadar, tahu dan paham batas-batas dari komunikasi menyangkut substansi komunikasi," ujar Arif di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2019).

Menurut Arif, sejak awal setiap parpol pendukung telah berkomitmen untuk mendukung pemerintah Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Dengan demikian, seharusnya parpol tidak lagi bermanuver dalam menaikkan posisi tawar dalam pemerintah.

Seperti diketahui Partai Nasdem merupakan salah satu parpol pendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf pada Pilpres 2019.

"Karena komitmennya pada visi presiden yang sama, dipahami dan disepakati sejak awal. Nah dengan demikian seharusnya sudah tidak ada lagi proses tawar-menawar. Namanya komitmen itu ada loyalitas dan kesetiaan," kata Arif.

Sebelumnya, Surya Paloh dan Sohibul bertemu di kantor DPP PKS di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Rabu (30/10/2019).

Partai Nasdem dan PKS sepakat untuk memperkuat check and balance atau fungsi pengawasan terhadap pemerintah di DPR.

Hal ini menjadi salah satu dari tiga poin kesepahaman yang dihasilkan dalam pertemuan itu.

"Perbedaan sikap politik tidak menjadi penghalang bagi Nasdem dan PKS untuk berjuang bersama menjaga demokrasi agar tetap sehat dengan memperkuat fungsi check and balance di DPR," ujar Sekjen PKS Mustafa Kamal saat memberikan keterangan seusai pertemuan.

Mustafa Kamal mengatakan, PKS menghormati sikap politik Partai Nasdem yang berada di dalam pemerintahan. Sementara PKS memilih menjadi oposisi dan tidak bergabung dalam pemerintahan.

Namun, ia menekankan, fungsi check and balance sangat penting untuk menciptakan demokrasi yang sehat dan mengatasi tantangan bangsa Indonesia ke depannya.

"Demokrasi yang sehat itu penting untuk mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia baik di bidang politik, ekonomi, keagamaann, pendidikan, kesehatan, budaya, dan lainnya," kata Mustafa.