Djarot: Lem Aibon di RAPBD DKI Bukan Semata Kesalahan Anies

"Ini bukan semata-mata kesalahan Pak Anies," kata Djarot di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2019).

Menurut Djarot, justru penting untuk menelusuri siapa yang memasukan data, siapa yang memutuskan anggaran sehingga ada tidaknya unsur kesengajaan dalam anggaran pembelian lem aibon sebesar Rp 82,8 miliar.

"Tapi kita bisa melacak, siapa yang menginput, siapa yang mengetuk anggaran itu, dan itu sengaja atau tidak sengaja," lanjut dia.

Djarot mengatakan, seandainya dirinya masih menduduki jabatan pimpinan Pemprov DKI, dirinya akan mengundang pihak-pihak yang terlibat langsung dalam penyusunan anggaran.

Sebab, Djarot meragukan pernyataan Sekretaris Dinas Pendidikan DKI Jakarta Susi Nurhati yang menyebut terjadi kesalahan pengetikan dalam anggaran Pemprov DKI, khususnya terkait pembelian lem aibon.

Djarot menuding, anggaran sebesar Rp 82,8 miliar itu justru disengaja.

"Kalau tidak disengaja, itu bodoh banget. Tentunya ada faktor kesengajaan," kata dia.

Atas peristiwa itu, politikus PDI Perjuangan itu menilai, penting dalam mengutamakan transpransi.

Djarot menyebut bahwa fungsi transparansi itu bisa dimaksimalkan melalui elektronik budgeting (e- budgeting).

"Karena banyaknya anggaran-anggaran yang disusupi masuk, makanya kita bikin e-budgeting itu betul-betul ada kuncinya, ada password-nya, siapa yang boleh masuk. Itu bisa kita melacak," ujar Djarot.

"Kalau di anggaran aneh-aneh, bukan hanya disisir, disisir itu kan gede-gede ya, yang penting itu zaman saya dulu itu namanya serit, kecil-kecil," lanjut dia.

Suku Dinas Pendidikan Jakarta Timur menganggarkan Rp 82 miliar untuk pembelian lem Aibon dalam anggaran alat tulis kantor pada rancangan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPAS) 2020 DKI Jakarta.

Hal itu jadi soroton publik setelah anggaran itu viral di media sosial setelah dibongkar Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada Selasa (29/10/2019) tengah malam.

Sekretaris Dinas Pendidikan DKI Jakarta Susi Nurhati menyebut, anggaran sebesar Rp 82 miliar itu muncul karena ada kesalahan pengetikan.

"Ini sepertinya salah ketik, kami sedang cek ke semua komponennya untuk diperbaiki," kata Susi Nurhati saat dihubungi di Jakarta, Selasa (29/10/2019) malam, seperti dikutip Antara.

Susi menyatakan, dalam usulan anggaran dinas melalui Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Jakarta Barat itu, item yang diusulkan berupa kertas dan tinta saja.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sendiri sudah mengklarifikasi polemik ini.

Anies mengatakan kesalahan anggaran bernilai fantastis, termasuk lem Aibon itu disebabkan adanya kesalahan sistem digital.

Biasanya, Pemrov DKI mengunggah seluruh usulan anggaran dalam sistem elektronik APBD yang dapat diakses publik dalam link website http://apbd.jakarta.go.id.

"Ya sebenarnya itu yang saya panggil minggu lalu. Saya tidak umumkan karena memang itu review internal. Ini ada problem sistem, yaitu sistem digital tetapi tidak smart,” ujar Anies saat ditemui di Balai Kota, Rabu (30/10/2019).

Ia mengatakan, jika sistem penginputan itu seharusnya bisa dilakukan dengan smart system. Dengan sistem itu, akan terlacak anggaran-anggaran yang penginputannya salah.

"Ini sistem digital tetapi masih mengandalkan manual (pengecekannya)," ucap Anies.

Menurut Anies, smart system yang digunakan dalam proses penganggaran harusnya memiliki berbagai algoritma tertentu yang bisa mendeteksi anggaran yang janggal.

Namun, karena pengecekan terhadap item-item anggaran masih dilakukan manual, tingkat lolosnya anggaran yang janggal pun terbilang tinggi.