Mahfud MD Jelaskan Dasar Hukum Menko Bisa Lakukan "Veto"

Hal itu disampaikan Mahfud menanggapi polemik ihwal hak veto Menko Polhukam terhadap kebijakan menteri yang ia koordinasikan.

Mahfud MD mengatakan, sedianya secara hukum istilah yang tepat bukan veto, melainkan pengendalian.

Hal itu termaktub dalam Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2015 Pasal 2 tentang Kemenko Polhukam.

"Koordinasi sesuai ketentuan Pasal 2 Perpres Nomor 43 Tahun 2015, di mana Kemenko itu melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian," ujar Mahfud di Gedung Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (31/10/2019).

"Pengendalian itu artinya dia bisa mendorong sesuatu institusi yang terlalu lambat, menarik yang terlalu cepat sehingga sinkron," kata Mahfud.

Mahfud meminta polemik tersebut disudahi karena dasar hukumnya sudah jelas.

Ia pun meminta pihak-pihak yang menyoal hal tersebut dan mempermasalahkan istilah veto yang digunakan Presiden Joko Widodo.

Mahfud mengatakan istilah veto yang digunakan Presiden bersifat politis dan populer. Tujuan Presiden menggunakan istilah veto untuk memudahkan masyarakat untuk memahami tugas kementerian koordinator.

"Itu yang sebenarnya oleh Pak Presiden disebut veto. Veto itu hanyalah istilah yang dipakai oleh Presiden di dalam pidatonya," kata Mahfud.

"Kalau istilah hukumnya pengendalian. Istilah veto itu istilah politis, istilah popnya," ucap mantan Ketua MK itu.