Eks Anggota DPR I Nyoman Dhamantra Disebut Terima Fee Rp 2 Miliar lewat Transfer

Uang itu merupakan fee atas pengurusan kuota impor bawang putih di Kementerian Perdagangan yang diajukan oleh Direktur PT Cahaya Sakti Agro (CSA) Chandry Suanda alias Afung.

Chandry dibantu terdakwa Direktur PT Sampico Adhi Abattoir (SAA) Dody Wahyudi dan terdakwa pihak swasta bernama Zulfikar.

Proses transfer itu dibeberkan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam surat dakwaan Chandry, Dody dan Zulfikar.

"Pada tanggal 7 Agustus 2019, bertempat di Restoran Paulaner Brauhaus Grand Indonesia, terdakwa II Dody Wahyudi, terdakwa III Zulfikar, Ahmad Syafiq, Indiana, dan Elviyanto (orang kepercayaan Dhamantra) bertemu membahas teknis pengiriman commitment fee pengurusan kuota impor kepada I Nyoman Dhamantra," kata jaksa KPK Takdir Suhan saat membaca surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (28/10/2019).

Menurut jaksa, dalam pertemuan itu, Elviyanto meminta agar commitment fee itu segera ditransfer ke rekening money changer Indocev milik Dhamantra melalui transfer ke rekening atas nama Daniar Ramadhan Putri.

Saat itu, Zulfikar mengirimkan uang sebesar Rp 2,1 miliar ke nomor rekening Dody.

Setelah uang dari Zulfikar masuk, Dody mengirimkan uang Rp 2 miliar ke rekening Daniar Ramadhan.

"Masih di hari dan tanggal yang sama, terdakwa I Chandry Suanda alias Afung, terdakwa II Dody Wahyudi melakukan pertemuan. Pada kesempatan tersebut, terdakwa II Dody Wahyudi menyampaikan bahwa commitment fee pengurusan kuota impor bawang putih sebesar Rp 2 miliar telah ditransfer ke I Nyoman Dhamantra," kata jaksa.

Di sisi lain, Dody Wahyudi telah membuat rekening bersama di Bank BCA untuk memasukkan uang sebesar Rp 1,5 miliar.

Uang Rp 1,5 miliar itu merupakan sisa dari nilai total commitment fee yang disepakati bersama Dhamantra, yaitu Rp 3,5 miliar.

Sisa commitment fee tersebut nantinya akan diserahkan apabila Surat Persetujuan Impor (SPI) dari Kementerian Perdagangan untuk pihak Chandry sudah terbit.

Chandry, Dody dan Zulfikar didakwa melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.