Presiden Tak Libatkan KPK Pilih Menteri, Politisi PDI-P: KPK Tak Boleh Kepo

Masinton mengatakan, pemilihan menteri merupakan hak prerogatif presiden. Oleh karenanya, ia meminta KPK tak perlu ingin tahu banyak terkait pemilihan menteri kabinet kerja jilid II.

"Ya penyusunan kabinet itu mutlak otoritas dan prerogatif Presiden. Prerogatif itu berarti hak khusus presiden yang tidak boleh dibagi-bagi ke siapapun. Jadi, KPK tidak boleh kepo tentang kabinet sekarang siapa yang akan disusun oleh Presiden," kata Masinton di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/10/2019).

Masinton mengatakan, Jokowi selaku presiden tentu memiliki banyak instrumen untuk melacak rekam jejak calon-calon menteri untuk diangkatnya.

"Jadi, secara formal tidak ada masalah kalau Presiden tidak melibatkan KPK dan PPATK karena presiden punya banyak instrumen untuk melakukan tracking atau rekam jejak terhadap masing-masing anggota kabinetnya nanti," ujarnya.

Selanjutnya, Masinton menilai, pada tahun 2014 Jokowi sudah melibatkan KPK dalam menelusuri calon-calon menteri yang akan diambilnya.

Namun, belakangan ada nama-nama yang dicoret oleh KPK dari daftar calon menteri kabinet kerja, tanpa ada kejelasan yang lengkap.

"Dulu 2014 ada 8 (calon menteri) yang distabilo merah oleh KPK, pada saat itu. Dan 8 itu tidak jadi diangkat sebagai menteri. Dan kita tidak tahu proses penanganan perkaranya sampai sekarang. 8 orang yang katanya bermasalah secara hukum itu," tuturnya

"Nah, mungkin presiden berangkat dari pengalaman itu, jadi jangan sampai KPK ini berubah fungsi menjadi komisi penghambat karir," imbuhnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menyatakan, KPK berharap nama-nama yang dipilih presiden terpilih Joko Widodo untuk di kursi kabinet nanti merupakan sosok yang berintegritas.

"Kita tidak diikutkan, tetapi kita berharap bahwa yang ditunjuk oleh Presiden adalah orang-orang yang mempunyai track record yang bagus, dari segi integritas tidak tercela," kata Laode kepada wartawan, Senin (14/10/2019).

Laode mengatakan, pemilihan nama menteri merupakan hak prerogatif presiden. Oleh karena itu, KPK tak memaksa agar dilibatkan dalam proses pemilihan nama menteri.

Laode pun meyakini bahwa Jokowi dapat memilih nama yang benar-benar cakap dan beintegritas untuk duduk di kursi menteri.

"Kita berharap bahwa beliau cukup paham untuk mengetahui mana calon menteri yang mempunyai rekam jejak yang baik atau tidak," ujar dia.