Salin Artikel

Wasekjen: PAN Akan Berada di Luar Pemerintahan

Namun, berada di luar koalisi pemerintah bukan berarti PAN selalu berseberangan dengan pemerintah.

Hal ini disampaikan Saleh menanggapi pertemuan Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jum'at (11/10/2019).

"PAN kelihatannya sudah menetapkan akan berada di luar pemerintahan. Itu bukan berarti PAN akan menjadi oposisi yang selalu bersebelahan dengan pemerintah," kata Saleh saat dihubungi wartawan, Sabtu (12/10/2019).

Saleh mengatakan, jika kebijakan dan program pemerintah sejalan dengan aspirasi rakyat, PAN pasti mendukung.

Namun, apabila kebijakan itu menyimpang dari keinginan rakyat, PAN akan mengoreksi dan mengingatkan pemerintah.

"Tidak perlu pakai istilah oposisi. Kita lebih baik menjadi kekuatan penyeimbang. Itu sangat penting di dalam sistem demokrasi yang kita anut saat ini," ujar dia. 

Saleh juga mengatakan, jika pertemuan Jokowi dan Prabowo hanya membahas kepentingan politik seperti pembentukan kabinet, tentu pertemuan itu kurang mendapat simpati dari masyarakat.

Kendati demikian, Saleh mengatakan, setiap partai berhak untuk menentukan arah politiknya.

Menurut dia, masyarakat dapat menilai partai mana yang bersungguh-sungguh berjuang membawa perubahan dan partai yang hanya mengejar capaian politik.

"Silakan masyarakat menilai mana yang sungguh-sungguh berjuang untuk membawa perubahan, mana yang hanya ingin mengejar target dan capaian politik praktis semata," pungkasnya.

Sebelumnya, pada Jumat (11/10/2019) sore kemarin, Presiden Jokowi bertemu Prabowo di Istana Merdeka. Jokowi mengakui ia dan Prabowo membicarakan masalah koalisi dengan Jokowi. Namun, pembicaraan itu belum final.

"Tapi kami tadi sudah berbicara banyak mengenai kemungkinan Partai Gerindra masuk ke koalisi kita," kata Jokowi.

Sementara itu, Prabowo menegaskan siap membantu pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin apabila diperlukan.

Prabowo menekankan bahwa Partai Gerindra selalu mengutamakan kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan bangsa dan negara.

Meskipun berbeda pandangan politik dan pernah terlibat rivalitas pada pesta demokrasi, Prabowo meyakinkan bahwa hal itu bukanlah penghalang.

"Saya sampaikan ke beliau, kalaupun kami diperlukan (di pemerintahan), kami siap membantu," ujar Prabowo.

https://nasional.kompas.com/read/2019/10/12/17391521/wasekjen-pan-akan-berada-di-luar-pemerintahan

Terkini Lainnya

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke