Jelang Pelantikan Presiden-Wapres, Polda DIY Belum Terima Pemberitahuan Aksi

Rencananya, pelantikan pasangan terpilih Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dilaksanakan pada 20 Oktober 2019, di Jakarta.

"Tapi yang tanggal 20 (Oktober 2019) sementara kami masih belum terima," ungkap Dofiri di Mapolda DIY, Yogyakarta, Kamis (10/10/2019).

Pihaknya juga belum melihat adanya pergerakan massa dari Yogyakarta menuju Jakarta jelang pelantikan.

Sejauh ini, ia menuturkan bahwa pemberitahuan yang diterima polisi yaitu untuk aksi pada Kamis hari ini.

Demo tersebut, katanya, juga masih terkait dengan RKUHP dan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hasil revisi.

"Ada (aksi) hari ini, tapi tuh kan yang umum ya, bukan masalah, misalnya terkait pelantikan, tapi hal yang lain misalnya dengan RUU KUHP yang kayak gitu-gitu hari ini," katanya.

Polda DIY memiliki pendekatan yang cenderung berbeda dalam penanganan aksi demonstrasi di wilayahnya.

Kapolda DIY Irjen Pol Ahmad Dofiri memiliki strategi agar water canon maupun pasukan Brimob tidak terlihat untuk mencegah demo berujung ricuh.

Strategi itu diungkapkan Direktur Bina Masyarakat (Dirbinmas) Polda DIY, Kombes Pol Rudi Heru Susanto, saat ditemui di Mapolda DIY, Yogyakarta, Rabu (9/10/2019).

"Polda DIY ada keistimewaan karena ada kerajaan. Kemudian tipikal masyarakat di sini santun dan beradab. Jadi sebenarnya tak perlu menampilkan seperti misalnya water canon berhadapan-hadapan dengan mahasiswa," ungkap Rudi.

"Beliau menyatakan kekuatan polisi dalam pengamanan demo mahasiswa, water canon dan pasukan brimob itu tersembunyi. Tidak nampak sehingga tidak menjadikan mahasiswa untuk anarkis," sambung dia.

Seperti diketahui, aksi unjuk rasa #GejayanMemanggil pertama kali digelar pada Senin (23/9/2019), dan berjalan tertib. Aksi itu digelar untuk menolak UU KPK hasil revisi dan RKUHP.

Kemudian, aksi #GejayanMemanggil2 pada Senin (30/9/2019) juga berjalan lancar. Aksi kedua salah satunya memprotes tindakan represif aparat saat mengamankan aksi.