Salin Artikel

Pakar: Amendemen UUD 45 Bentuk Kegerahan Parpol

Belakangan, rakyat semakin punya peran dalam kehidupan bernegara. Bisa jadi, elite partai merasa khawatir karena kian kehilangan hak-hak istimewa yang dulu mereka dapat saat era Orde Baru.

"Kelihatannya mereka ini mulai gerah melihat bahwa ternyata rakyat ini sekarang kekuasaannya cukup besar nih. Mereka mungkin merasa kehilangan privilege-nya selama ini yang waktu zaman orde baru dimiliki sehingga pengen mengamendemen," kata Bivitri kepada Kompas.com, Selasa (8/10/2019).

Pandangan Bivitri itu didasari pada wacana amendemen yang dimunculkan secara tiba-tiba dari sejumlah partai politik.

Padahal, beberapa waktu ini, rakyat sibuk menuntut parlemen untuk membenahi beberapa hal, di antaranya upaya pemberantasan korupsi.

Tidak ada tuntutan rakyat yang meminta parlemen kembali mengamendemen UUD 1945.

Wacana amendemen juga sempat dimanfaatkan sejumlah partai politik sebagai syarat memberikan dukungan kepada calon Ketua MPR, misalnya oleh PDI-P. 

Secara terang-terangan, PDI-P menjadikan wacana amendemen UUD 1945 sebagai syarat dukungan mereka kepada Bambang Soesatyo. Kini, Bambang telah duduk di kursi Ketua MPR.

"Saya melihat fenomena yang terjadi ini, bagaimana posisi tawar Pak Bambang Soesatyo dan calon-calon wakil ketua MPR yang lainnya juga, itu dijadikan alat tawar menawar oleh PDI-P untuk mendukung amandemen ini sebagai sebuah transaksi politik yang berlawanan dengan keinginan rakyat, yang sangat berfokus pada kepentingan politiknya elite partai," ujar Bivitri.

Oleh karena berfokus pada kepentingan elite partai, Bivitri menilai, wacana amendemen UUD 1945 saat ini sangat berbeda dengan amendemen UUD tahun 1999 hingga 2002.

Sebab, kala itu, amendemen dilakukan berdasar tuntutan rakyat yang memang meminta adanya perubahan Undang-Undang Dasar.

"Nah ini kan dari masyarakat enggak ada pembahasan apa pun soal amendemen, kita bahasnya soal korupsi, kita bahas soal banyak hal, tetapi amendemen enggak masuk radar, tiba-tiba elite politik keluar dengan ide itu," kata Dosen Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera itu.

Wacana amendemen UUD 1945 kembali mencuat setelah PDI Perjuangan menyatakan dukungan untuk Bambang Soesatyo duduk di kursi Ketua MPR RI 2019-2024.

Dukungan PDI-P kepada Bambang bukan tanpa syarat. Satu dari lima syarat yang disampaikan, PDI-P meminta Bambang mendukung kelanjutan rencana amendemen terbatas UUD 1945 untuk menghidupkan kembali Haluan Negara melalui Ketetapan MPR.

Bambang Soesatyo telah terpilih sebagai Ketua MPR RI periode 2019-2024.

Bambang terpilih sebagai Ketua MPR melalui rapat paripurna penetapan dan pelantikan ketua MPR di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/10/2019) malam.

https://nasional.kompas.com/read/2019/10/08/18201271/pakar-amendemen-uud-45-bentuk-kegerahan-parpol

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hakim PN Surabaya Itong Isnaiini Ditahan di Rutan KPK

Hakim PN Surabaya Itong Isnaiini Ditahan di Rutan KPK

Nasional
Warga Mengeluh Belum Dapat Bantuan hingga 3 Hari Kebanjiran, Ini Kata Sekcam Benda

Warga Mengeluh Belum Dapat Bantuan hingga 3 Hari Kebanjiran, Ini Kata Sekcam Benda

Nasional
Perang Lawan Covid-19 di Jabodetabek yang Capaian Vaksinasinya TInggi, Luhut Minta Percepat Booster

Perang Lawan Covid-19 di Jabodetabek yang Capaian Vaksinasinya TInggi, Luhut Minta Percepat Booster

Nasional
Saat Arteria Dahlan Sebut Pelat Mobil Mirip Polisi Hanya Tatakan, tapi Terdaftar di Sistem

Saat Arteria Dahlan Sebut Pelat Mobil Mirip Polisi Hanya Tatakan, tapi Terdaftar di Sistem

Nasional
Ditetapkan Jadi Tersangka KPK, Hakim Itong: Saya Tak Terima, Seperti Cerita Dongeng

Ditetapkan Jadi Tersangka KPK, Hakim Itong: Saya Tak Terima, Seperti Cerita Dongeng

Nasional
Luhut: Perang Sesungguhnya Akibat Kenaikan Covid-19 Terjadi di Jabodetabek

Luhut: Perang Sesungguhnya Akibat Kenaikan Covid-19 Terjadi di Jabodetabek

Nasional
Menagih Konsistensi Pemerintahan Jokowi soal Proyek Ibu Kota Baru Minim APBN...

Menagih Konsistensi Pemerintahan Jokowi soal Proyek Ibu Kota Baru Minim APBN...

Nasional
Hakim PN Surabaya Ngamuk Ditetapkan Jadi Tersangka, KPK: Silakan Mau Teriak

Hakim PN Surabaya Ngamuk Ditetapkan Jadi Tersangka, KPK: Silakan Mau Teriak

Nasional
Mengingat Lagi Janji Jokowi soal Biaya Pemindahan Ibu Kota Negara Tak Bebani APBN

Mengingat Lagi Janji Jokowi soal Biaya Pemindahan Ibu Kota Negara Tak Bebani APBN

Nasional
KPK: 'Upeti' Rp 1,3 M Disiapkan untuk Hakim PN Surabaya sampai Hakim Agung Bubarkan PT SGP

KPK: "Upeti" Rp 1,3 M Disiapkan untuk Hakim PN Surabaya sampai Hakim Agung Bubarkan PT SGP

Nasional
Jadi Tersangka Kasus Suap, Hakim Itong Isnaeni Diberhentikan Sementara

Jadi Tersangka Kasus Suap, Hakim Itong Isnaeni Diberhentikan Sementara

Nasional
KPK Amankan Uang Rp 140 Juta dalam OTT di PN Surabaya, Tanda Jadi untuk Hakim Itong Urus Perkara

KPK Amankan Uang Rp 140 Juta dalam OTT di PN Surabaya, Tanda Jadi untuk Hakim Itong Urus Perkara

Nasional
Hakim PN Surabaya 'Ngamuk' Saat KPK Umumkan Tersangka: Ini Omong Kosong!

Hakim PN Surabaya "Ngamuk" Saat KPK Umumkan Tersangka: Ini Omong Kosong!

Nasional
Hakim Itong, Panitera dan Pengacara yang Terjaring OTT di PN Surabaya Jadi Tersangka

Hakim Itong, Panitera dan Pengacara yang Terjaring OTT di PN Surabaya Jadi Tersangka

Nasional
RI Kecam Aksi Israel Gusur Permukiman Warga Palestina di Sheikh Jarah

RI Kecam Aksi Israel Gusur Permukiman Warga Palestina di Sheikh Jarah

Nasional
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.