Salin Artikel

Soal Kerusuhan di Papua, Kalla: Tentu Ada yang Mengompori

Ini terlihat dari rentetan kerusuhan besar di Papua dalam sebulan terakhir.

"Ya tentu ada yang komporinnya, tetapi yang salah juga yang membuat isu-isu itu yang menyebabkan terjadinya (kerusuhan). Keduanya harus dikaitkan," ujar Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (1/10/2019).

"Memang ada suasana sejak lama, katakan ada OPM, gerakan yang ingin merdeka. Suasana itu ada. Nah begitu ada percikan, langsung membesar seperti itu," kata dia. 

Terlebih, kata Wapres, pemicu dua kerusuhan besar di Papua itu sama, yakni kata-kata yang rasial. 

Wapres meminta masyarakat di Papua tak mudah terpancing hal yang dapat memecah belah mereka di sana.

Wapres mengingatkan, warga asli Papua dan pendatang merupakan satu kesatuan yang membangun Papua menjadi makmur.

Apalagi, lanjut Wapres, keberadaan warga pendatang juga turut membangun perekonomian di Papua.

Karena itu, ia meminta masyarakat asli dan pendatang tetap bersatu seperti dulu dan tak terpancing dengan isu yang memecah belah mereka.

"Hati-hati kepada kata-kata atau statement yang menyebabkan salah pengertian akibat semua masuk medsos. Medsos itu cepat sekali. Kalau dibiarkan tentu berbahaya," ujar Kalla.

"Jangan lupa, yang pendatang bukan hanya mencari kehidupan tetapi juga bangun daerah. Dia membangun perekonomian daerah. Kalau mereka tidak bersama-sama masyarakat (asli), bangun daerah itu agak sulit," kata Kalla lagi. 

Kerusuhan di Papua yang pertama dipicu perbuatan rasisme di asrama mahasiswa Papua di Jawa Timur.

Peristiwa tersebut memunculkan kerusuhan besar-besaran di Manokwari, Papua Barat. Kerusuhan tersebut juga menyebar ke wilayah Papua lainnya.

Selesai kerusuhan itu, terjadi kerusuhan di Wamena yang berawal dari aksi unjuk rasa siswa di Kota Wamena, Papua, Senin (23/9/2019).

Demonstran bersikap anarkistis hingga membakar rumah warga, kantor pemerintah, PLN, dan beberapa kios masyarakat.

Unjuk rasa yang berujung kerusuhan itu diduga dipicu oleh perkataan bernada rasial seorang guru terhadap siswa di Wamena.

Komandan Kodim 1702/Jayawijaya Letkol Inf Candra Dianto menyatakan bahwa korban tewas berjumlah 33 orang.

Pihak kepolisian sudah menetapkan lima tersangka terkait kerusuhan yang terjadi di Wamena, Papua, Senin (23/9/2019).

"Dari hasil pemeriksaan, lima tersangka sudah ditetapkan oleh Polres Wamena," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo di Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (30/9/2019).

Ia belum merinci lebih jauh mengenai peran kelima tersangka. Namun, Dedi menuturkan bahwa hasil pemeriksaan menunjukkan para pelaku bukan berasal dari Wamena.

Saat ini, Dedi mengatakan bahwa secara umum situasi di Wamena sudah kondusif.


https://nasional.kompas.com/read/2019/10/02/10330531/soal-kerusuhan-di-papua-kalla-tentu-ada-yang-mengompori

Terkini Lainnya

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke