Salin Artikel

Rieke Pitaloka: Mohon Maaf Kalau Ada Kekurangan 2 Periode Kemarin

Usai pelantikan, Rieke sempat menyampaikan permohonan maaf seandainya kinerjanya selama 10 tahun kemarin masih banyak kekurangan.

"Saya mohon maaf kalau masih ada kekurangan dalam dua periode kemarin," kata Rieke di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2019).

Rieke menyadari, tidak sedikit pihak yang mengkritik kinerjanya selama dua periode duduk sebagai anggota Dewan.

Namun, kritik itu justru ia gunakan untuk memperbaiki diri dan membangun kerja-kerja yang lebih baik.

Ia menyebut, selama lima tahun ke depan bakal kembali berjuang sebagai wakil rakyat melalui sejumlah program.

"Lima tahun ini kita sudah memperjuangkan agar Indonesia science best policy, evidance best policy, kebijakan berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Risetnya harus diperkuat, dan itu jelas turunannya ada di politik legislasi, politik anggaran, dan politik pengawasan," ujar Rieke.

"Banyak harapan-harapan dari masyarakat terutama kaum pekerja yang belum bisa tuntas saya selesaikan, mohon dukungannya lima tahun ini," sambungnya.

Di DPR, Rieke menjadi salah satu anggota dari Komisi IX yang berkonsentrasi pada bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

Pada pemilu legislatif 2014, untuk kedua kalinya Rieke maju sebagai calon legislatif DPR dapil Jawa Barat VII. Ia pun kembali lolos ke Senayan dan menjadi anggota DPR periode 2014-2019 dengan perolehan suara 255.044 suara.

Di Permilu 2019, Rieke mengantongi 169.729 suara dari daerah pemilihan yang sama, Jawa Barat VII.

https://nasional.kompas.com/read/2019/10/01/16325321/rieke-pitaloka-mohon-maaf-kalau-ada-kekurangan-2-periode-kemarin

Terkini Lainnya

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke