KPU Sebut Tak Ada Permintaan Jokowi Majukan Pelantikan Presiden

"Tidak ada," kata Komisioner KPU Hasyim kepada Kompas.com, Senin (30/9/2019).

Sebelumnya, Ketua Umum relawan Pro Jokowi Budi Arie Setiadi sempat menyebut Presiden Jokowi mengusulkan agar pelantikannya dimajukan menjadi 19 Oktober.

Hal ini disampaikannya saat bersilaturahim dengan sejumlah pegiat Projo di Istana, Jumat (27/9/2019).

Hasyim menegaskan, jadwal pelantikan tak bisa dimajukan atau dimundurkan karena sudah ditetapkan sejak awal.

Masa jabatan presiden sudah fix 5 tahun. Sejak pilpres langsung pertama tahun 2004, pelantikan Presiden dilakukan pada 20 Oktober 2014.

"Sejak itu pada Pemilu 2009, Pemilu 2009 dan Pemilu 2019 siklus lima tahunan masa jabatan presiden adalah 20 Oktober. Karena itu hasil Pemilu 2019 pelantikan Presiden 20 Oktober 2019, tanpa melihat jatuh pada hari apa," ucapnya.

20 Oktober 2019 jatuh pada hari Minggu.

Seluruh pendukung Presiden Joko Widodo dari berbagai unsur dan elemen akan menggelar acara menyambut pelantikan Jokowi-Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI 2019-2024.

Budi Arie Setiadi mengatakan, persiapan dilakukan setelah sejumlah pemimpin kelompok pendukung atau relawan bertemu Presiden Jokowi di Istana Merdeka pada Jumat sore (27/9/2019).

"Teknisnya sedang diatur. Tapi antusiasme tinggi. Jutaan pendukung Jokowi siap hadir," kata Budi Arie Setiadi dalam keterangan tertulis, Sabtu (28/9/2019).

Budi Arie memastikan tidak ada acara hura-hura, apalagi di sejumlah daerah sedang dilanda musibah, seperti asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Namun, kemenangan mandat rakyat harus disyukuri dan dijaga.

Dia menjelaskan bahwa Jokowi sudah mengusulkan dan meminta tanggal pelantikan dimajukan sehari menjadi Sabtu, 19 Oktober 2019. Menurut jadwal KPU, pelantikan digelar 20 Oktober.

Budi Arie mengatakan, aksi mahasiswa dan masyarakat melakukan unjuk rasa sangat dihargai. Namun, menurut dia, masih ada kekhawatiran mengenai gangguan dari penumpang gelap demokrasi.

Budi Arie menyatakan, pelantikan bukan hanya persoalan Jokowi-Ma'ruf, melainkan lebih pada menghormati agenda kenegaraan hasil penyerahan mandat rakyat melalui Pemilu 2019. Oleh karena itu, jangan ada yang coba-coba mengganggu, apalagi membatalkannya.

"Setiap manusia memiliki batas kesabaran. Mari kita sambut pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI dengan penuh sukacita dan harapan yang positif," kata mantan aktivis UI 1998 ini.