Salin Artikel

BNN dan Kemendagri Teken Nota Kesepahaman Pemanfaatan Data Kependudukan

Heru mengatakan, nota kesepahaman ini nantinya akan mendukung BNN dalam pemberantasan dan pencegahan kejahatan narkotika.

Sebab, kata Heru, Menteri Tjahjo sebelumya telah mengeluarkan peraturan menteri yang menjadi acuan kepala daerah dalam melaksanakan program sosialisasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

"Pemanfaatannya juga kami punya program Desa Bersinar, Desa Bersih Narkoba, tentu kami perlu dukungan dari Mendagri yang dalam ini bisa melakukan intruksi kepala daerah untuk mendorong masyarakat desa bersama-sama untuk mencegah dan memberantas narkoba, itu yang kita lakukan," kata Heru di kantor BNN, Jakarta, Jumat.

Selain itu, data kependudukan ini akan dimanfaatkan untuk sinkronisasi, verifikasi, validasi data tersangka kejahatan narkoba, kejahatan pencucian uang terkait narkotika, daftar pencarian orang (DPO) hingga data pasien rehabilitasi.

Sementara itu, Menteri Tjahjo mengatakan, narkoba merupakan musuh utama yang harus dihadapi bersama-sama.

Sehingga, Kemendagri perlu membantu BNN menjalankan pemberantasan dan pencegahan narkoba.

"Mudah-mudahan nanti bisa ada aturan teknis lanjutannya. Mudah-mudahan dengan kerja sama ini bisa mendeteksi dengan baik jaringan yang ada untuk memangkas pemasok narkoba, karena mereka menggunakan berbagai macam cara," ujar Tjahjo.

"Ini yang harus kita lawan, harus kita hadapi, harus kita bersihkan, ini musuh bersama bangsa," kata dia.

Di sisi lain, Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Zudan Arif Fakrulloh mencontohkan, data kependudukan yang ada dalam pusat data Kemendagri bisa dimanfaatkan untuk mendeteksi terduga pelaku kejahatan

Sebab, data kependudukan tak hanya memuat informasi seperti nama dan alamat, melainkankan juga sidik jari, wajah dan iris mata.

"Misalnya pelaku kejahatan tertangkap CCTV, nanti bisa capture fotonya, bisa dimasukan ke sistem data center Kemendagri, siapa yang bersangkutan. Jadi dicocokkan dengan 192 juta data perekaman KTP elektronik dengan algoritma kita, sehingga bisa diketahui nanti wajahnya cocok dengan NIK yang mana," katanya.

https://nasional.kompas.com/read/2019/09/27/13251851/bnn-dan-kemendagri-teken-nota-kesepahaman-pemanfaatan-data-kependudukan

Terkini Lainnya

Helikopter Presiden Iran Ebrahim Raisi Jatuh, Pemerintah RI Ucapkan Keprihatian

Helikopter Presiden Iran Ebrahim Raisi Jatuh, Pemerintah RI Ucapkan Keprihatian

Nasional
Mulai Safari Kebangsaan, Tiga Pimpinan MPR Temui Try Sutrisno

Mulai Safari Kebangsaan, Tiga Pimpinan MPR Temui Try Sutrisno

Nasional
Memulihkan Demokrasi yang Sakit

Memulihkan Demokrasi yang Sakit

Nasional
Jokowi Wanti-wanti Kekurangan Air Perlambat Pertumbuhan Ekonomi hingga 6 Persen

Jokowi Wanti-wanti Kekurangan Air Perlambat Pertumbuhan Ekonomi hingga 6 Persen

Nasional
Keberhasilan Pertamina Kelola Blok Migas Raksasa, Simbol Kebangkitan untuk Kedaulatan Energi Nasional

Keberhasilan Pertamina Kelola Blok Migas Raksasa, Simbol Kebangkitan untuk Kedaulatan Energi Nasional

Nasional
Momen Jokowi Sambut para Pemimpin Delegasi di KTT World Water Forum

Momen Jokowi Sambut para Pemimpin Delegasi di KTT World Water Forum

Nasional
Buka WWF Ke-10 di Bali, Jokowi Singgung 500 Juta Petani Kecil Rentan Kekeringan

Buka WWF Ke-10 di Bali, Jokowi Singgung 500 Juta Petani Kecil Rentan Kekeringan

Nasional
Klarifikasi Harta, KPK Panggil Eks Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta

Klarifikasi Harta, KPK Panggil Eks Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta

Nasional
Kematian Janggal Lettu Eko, Keluarga Surati Panglima TNI hingga Jokowi, Minta Otopsi dan Penyelidikan

Kematian Janggal Lettu Eko, Keluarga Surati Panglima TNI hingga Jokowi, Minta Otopsi dan Penyelidikan

Nasional
Presiden Joko Widodo Perkenalkan Presiden Terpilih Prabowo Subianto di Hadapan Tamu Internasional WWF Ke-10

Presiden Joko Widodo Perkenalkan Presiden Terpilih Prabowo Subianto di Hadapan Tamu Internasional WWF Ke-10

Nasional
Hadiri Makan Malam WWF Ke-10, Puan Disambut Hangat Jokowi sebagai Penyelenggara

Hadiri Makan Malam WWF Ke-10, Puan Disambut Hangat Jokowi sebagai Penyelenggara

Nasional
Harkitnas 2024, Jokowi: Mari Bersama Bangkitkan Nasionalisme

Harkitnas 2024, Jokowi: Mari Bersama Bangkitkan Nasionalisme

Nasional
Revisi UU Penyiaran: Demokrasi di Ujung Tanduk

Revisi UU Penyiaran: Demokrasi di Ujung Tanduk

Nasional
Gugat KPK, Sekjen DPR Protes Penyitaan Tas 'Montblanc' Isi Uang Tunai dan Sepeda 'Yeti'

Gugat KPK, Sekjen DPR Protes Penyitaan Tas "Montblanc" Isi Uang Tunai dan Sepeda "Yeti"

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan SYL, KPK Hadirkan Dirjen Perkebunan Kementan Jadi Saksi

Bongkar Dugaan Pemerasan SYL, KPK Hadirkan Dirjen Perkebunan Kementan Jadi Saksi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke