Tudingan Pemerintah Pasca-Demonstrasi, Gagalkan Pelantikan hingga Jatuhkan Pemerintah

Mahasiswa menolak sejumlah rancangan undang-undang yang bermasalah, seperti Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) yang baru saja direvisi, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), RUU Pertanahan, hingga RUU Pemasyarakatan.

Kendati demikian, aksi unjuk rasa kala itu berujung ricuh. Sejumlah mahasiswa dilarikan ke rumah sakit hingga dikabarkan ada yang hilang. Pemerintah pun menuding adanya kelompok perusuh di tengah aksi demonstran.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menyatakan, kerusuhan itu terjadi karena aksi mahasiswa telah diambil alih oleh para perusuh. Padahal, awalnya demonstrasi berjalan tertib.

"Kami sangat menyesalkan demonstrasi yang konstruktif, untuk mengoreksi, dan elegan itu diambil alih oleh demonstrasi yang tidak lagi mengarah apa yang sudah dijawab oleh pemerintah dan DPR," kata Wiranto dalam konferensi pers di kantor Kemenko Polhukam pada Kamis (26/9/2019).

Ia kemudian menuding aksi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa telah diambil alih oleh para perusuh yang ingin menggagalkan pelantikan anggota DPR hasil Pemilu 2019 pada 1 Oktober mendatang.

Tidak hanya itu, Wiranto bahkan menuding para perusuh itu ingin menggagalkan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih hasil Pemilu Presiden 2019 atau Pilpres 2019 pada 20 Oktober 2019.

"Kelompok yang mengambil alih bukan murni lagi mengkoreksi kebijakan. Mereka ingin menduduki DPR dan MPR agar tidak dapat melaksanakan tugasnya," kata Wiranto.

"Lebih jauh lagi, untuk menggagalkan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih," ujar Wiranto.

Ia juga menuturkan, yang dilawan aparat kepolisian saat aksi massa tersebut bukan mahasiswa, melainkan kelompok perusuh.

"Apa yang dihadapi aparat keamanan bukan lagi demonstrasi yang mengikuti peraturan unjuk rasa, melainkan betul-betul suatu kelompok perusuh," ujar Wiranto.

Wiranto menyebutkan, kelompok perusuh memanfaatkan aksi mahasiswa menolak sejumlah RUU. Perusuh disebut WIranto telah merencanakannya secara sistematis.

Tujuannya yakni untuk melakukan kegiatan yang bersifat inkonstitusional serta melanggar hukum.

"Demonstrasi yang brutal, saya kira bukan demonstrasi karena dilakukan oleh para perusuh, melawan petugas, melempar batu, meluncurkan kembang api kepada petugas, bergerak di malam hari, dan berusaha untuk menimbulkan korban," kata mantan Panglima ABRI ini.

"Kelompok yang melakukan aksi-aksi ini semula murni dari adik-adik mahasiswa, ada pihak-pihak yang memanfaatkan, mengambil momentum ini untuk agenda tersendiri, bukan agenda (menolak) RUU," ujar Tito.

"Ada agenda politis yang tadi disebutkan Pak Menko Polhukam, yaitu untuk menjatuhkan pemerintah yang sah secara konstitusional," kata dia.

Ada beberapa temuan kepolisian yang mengarahkan pada kesimpulan tersebut.

Pertama, aksi unjuk rasa mahasiswa di depan Gedung DPR/MPR semula berlangsung damai dan elegan. Mahasiswa disebut menyampaikan pendapatnya dengan baik, yakni menolak RKUHP dan UU KPK hasil revisi.

Namun, begitu menjelang malam, demonstrasi damai itu berubah menjadi kerusuhan. Kondisi itu pun berlangsung hingga sehari setelahnya.

"Dalam dua hari terakhir berubah menjadi aksi anarkis yang ditandai dengan perusakan, pembakaran, penutupan jalan, penganiayaan petugas, pelemparan batu, penggunaan roket mercon dan molotov juga kami temukan," ujar Tito.

"Kami lihat ada semacam perubahan dua hari ini dari menggunakan cara damai menjadi cara-cara anarkis," tutur dia.

Kedua, dari hal pertama tadi, ditemukan fakta bahwa demonstran mempersiapkan diri dengan senjata yang mematikan.

Ketiga, polisi juga menangkap demonstran yang mengaku dibayar untuk mengikuti aksi unjuk rasa itu.

"Yang ditangkap juga sebagian di antaranya bukan mahasiswa, bukan juga pelajar. Mereka umumnya ini yang kalau ditanya aksi apa, soal RUU apa, mereka enggak mengerti," lanjut Tito.

Tito menyebut, dalam dua hari terakhir, lebih dari 200 demonstran ditangkap.

Presiden Mahasiswa Institut Pertanian Bogor Muhammad Nurdiansyah menegaskan, mahasiswa yang menggelar demonstrasi menolak sejumlah rancangan undang-undang bermasalah tidak memiliki tujuan menggagalkan pelantikan anggota DPR hasil Pemilu 2019 pada 1 Oktober mendatang.

Tak hanya pelantikan anggota DPR, tetapi juga pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih hasil Pemilu Presiden 2019 atau Pilpres 2019 pada 20 Oktober 2019.

"Saya bisa pastikan tidak ada sedikit pun kata yang terucap, narasi yang disampaikan, yang menyangkut ingin menggagalkan pelantikan. Tidak ada poin sama sekali gagalkan pelantikan," ujar mahasiswa yang kerap disapa Dadan ini kepada Kompas.com, Kamis (26/9/2019).

Dadan mengakui memang ada kelompok yang tak dikenal hadir dalam aksi mahasiswa pada 23 September lalu di depan Gedung DPR.

Ia pun memastikan kerusuhan yang terjadi kala itu bukan berawal dari mahasiswa. Pasalnya, mahasiswa sudah menarik mundur dari lokasi aksi massa sekitar pukul 19.00 WIB.