Salin Artikel

[POPULER NASIONAL] Jokowi Tolak Tuntutan Cabut UU KPK | Pemerintah Bahas Situasi Terkini

Pengesahan dilakukan dalam rapat paripurna DPR pada 17 September 2019.

Meski demikian, penolakan terhadap revisi UU KPK masih terus berlangsung. Sebab, revisi UU KPK dianggap melemahkan lembaga antirasuah itu.

Penolakan juga disampaikan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi pada Senin (23/9/2019). Mereka menyampaikan tuntutannya dengan cara turun ke jalan kemarin.

Para mahasiswa tak hanya berdemonstrasi menolak revisi UU KPK. Mereka juga menolak Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, RUU Pertanahan, dan RUU Pemasyarakatan, serta menuntut pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

Meski begitu, Presiden Joko Widodo memastikan tidak akan memenuhi tuntutan untuk mencabut revisi UU KPK.

Revisi UU KPK bisa saja dibatalkan jika Jokowi mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu).

Jokowi menegaskan bahwa dia tidak akan mengeluarkan perppu untuk mengoreksi revisi UU KPK.

"Enggak ada (penerbitan Perppu)," kata Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

Penolakan Jokowi untuk mencabut dan membatalkan revisi UU KPK pun menjadi artikel terpopuler atau yang paling banyak dibaca di desk Nasional Kompas.com sepanjang Senin.

Berikut artikelnya: Presiden Jokowi Tolak Tuntutan untuk Cabut UU KPK


Jokowi kumpulkan menteri, Kapolri, dan Panglima

Presiden Joko Widodo kemarin mengumpulkan sejumlah menteri dan jajaran Kabinet Kerja.

Menteri yang hadir antara lain Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, serta Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil.

Dalam rapat itu, turut hadir Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebut rapat ini akan membahas situasi terkini.

"Iya, melihat situasi sekarang ini," kata Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sebelum dimulainya rapat.

Moeldoko enggan menjelaskan secara detail alasan Jokowi mengumpulkan menteri di bidang keamanan.

Kemarin, memang terdapat aksi mahasiswa besar-besaran di sejumlah kota untuk menolak sejumlah UU dan RUU yang dirancang DPR dan pemerintah. Selain itu, juga terjadi kerusuhan di Wamena dan Jayapura, Papua.

Rapat ini menarik perhatian pembaca dan menjadi salah satu artikel terpopuler Kompas.com.

Selengkapnya, baca: Jokowi Kumpulkan Menteri, Kapolri, hingga Panglima, Bahas Situasi Terkini

https://nasional.kompas.com/read/2019/09/24/05050061/-populer-nasional-jokowi-tolak-tuntutan-cabut-uu-kpk-pemerintah-bahas

Terkini Lainnya

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke