Tolak RUU Pertanahan, Ribuan Petani Bakal Gelar Aksi 24 September

Selain memperingati Hari Tani, ribuan petani ini akan menyampaikan penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan yang rencanya disahkan DPR bersama pemerintah pada 24 September.

Sejumlah pasal dalam RUU Pertanahan dinilai bermasalah dan tidak berpihak pada petani sehingga dinilai tidak perlu.

"Kami mengajak pada 24 September aksi damai, karena situasinya sedang memanas terutama di Jakarta, terutama terkait pembahasan RUU," kata Koordinator Umum Hari Tani Nasional 2019, Dewi Kartika, dalam konferensi pers di Sekretariat Nasional Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Jakarta Selatan, Minggu (22/9/2019).

Dewi menyebut, meskipun oleh pemerintah RUU Pertanahan hanya melengkapi Undang-Undang Pokok Agraria (UU PA) Tahun 1960, menurut dia, RUU tersebut justru bakal menggantikan UU PA.

RUU Pertanahan dinilai tidak memuat reforma agraria berjalan sesuai harapan rakyat, sehingga tidak dapat memenuhi hak rakyat atas tanah.

Pasal-pasal dalam RUU Pertanahan juga memuat ancaman pemidanaan terhadap petani maupun masyarakat adat sehingga menyebabkan masyarakat pedesaan semakin terpuruk.

"Justru RUU itu mengatur cara negara mengamputasi hak konstitusi agraria petani dan setiap warga," ujar dia.

Lebih lanjut, Dewi mengatakan, aksi damai ini bakal diikuti oleh perwakilan petani dari tiap daerah yang mayoritas berasal dari serikat petani Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah.

Aksi ini juga akan diikuti berbagai lembaga swadaya masyarakat, seperti Konsorsium Pembaruan Agraria, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), dan Solidaritas Perempuan. 

Massa akan berkumpul di Patung Arjuna Wiwaha, silang Monas, Jakarta Pusat, sejak pukul 07.00 WIB.

Setelahnya, massa berjalan kaki menuju Istana Presiden berlanjut ke Gedung DPR/MPR RI pukul 14.00 WIB.