Komnas HAM: Pendekatan Dialog Bisa Akhiri Konflik Papua

Salah satu yang mesti dievaluasi adalah penanganan konflik di Papua yang sudah seharusnya diubah.

Menurutnya, penggunaan cara-cara yang sifatnya pemaksaan harus diganti dengan pendekatan baru yang humanis dan berbasis hak asasi manusia (HAM).

"Salah satu yang bisa dilakukan pemerintah adalah pendekatan dialog sebagai pendekatan baru untuk mengakhiri konflik. Dialog juga meminimalisasi adanya penyimpangan atau pelanggaran HAM," ujar Sandrayati saat ditemui di kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Jumat (6/9/2019).

Ia menekankan, dialog dalam hal ini tidak sekadar pertemuan antara Presiden atau pemerintah dan para tokoh Papua, tetapi lebih ke pendekatan strategis untuk membahas masalah, mencari solusi bersama, hingga membangun kesepakatan yang mengikat antar aktor-aktor konflik Papua.

Dialog, lanjutnya, harus dilakukan secara inklusif dengan melibatkan banyak pihak, termasuk pemerintah pusat, masyarakat adat Papua, akademisi, aktivis HAM, dan berbagai aktor penting lainnya.

"Para pihak itulah yang kemudian membahas semua akar masalah. Tak hanya masalah pembangunan, pendekatan dialog juga digunakan untuk membahas isu sosial, politik, dan HAM," tutur Sandrayati.

"Dengan demikian, dialog dapat menjadi kunci menyelesaikan soal secara inklusif dan lebih komprehensif," katanya.

Ia meyakini, dialog yang berbasis pada HAM sebagai salah satu cara ampuh memadamkan konflik di Tanah Papua. Dirinya pun mendorong pemerintah untuk tidak menunda implementasi dialog.

"Berhasil tidaknya pendekatan dialog ini dapat terlihat jika pemerintah dan berbagai aktor konflik Papua berkomitmen menjalankanya secara damai. Yang pasti, kalau menunda implementasi dialog, konflik akan terus ada," katanya.