Salin Artikel

Jokowi Yakin 10 Juta Lapangan Kerja Tercipta dengan Cara Ini

Jika penerapan berjalan dengan baik, Jokowi yakin hal itu akan berdampak positif pada tersedianya lapangan kerja.

"Saya harapkan apa yang sudah kita rencanakan yaitu tambahan lebih dari 10 juta lapangan pekerjaan bisa kita ciptakan dengan ini," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas "Percepatan Peta Jalan Penerapan Industri 4.0" di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (3/9/2019).

Jokowi mengingatkan kembali bahwa peta jalan penerapan industri 4.0 ini telah diluncurkan pada April 2018.

Pada rapat kali ini ia ingin mendengar laporan terkait implementasinya.

"Dan ini kita perlukan agar langkah-langkah kita menghadapi perubahan global yang sangat cepat terutama datangnya revolusi industri," kata dia.

Kepala Negara menegaskan, untuk menuju ke negara industri yang tangguh, Indonesia harus berani berubah, berani melakukan berbagai lompatan dan langkah-langkah terobosan.

Langkah itu bisa dimulai dari perbaikan regulasi yang tidak sinkron, peningkatan kualitas sumber daya manusia, membangun ekosistem inovasi industri yang baik, peningkatan insentif untuk investasi di bidang teknologi, mendesain ulang zona-zona industri, sampai dengan perbaikan alur aliran bahan material.

"Saya juga ingin langkah-langkah perubahan harus betul-betul nyata di lima sektor industri prioritas yang sudah sering kita bicarakan yaitu di industri makanan minuman, tekstil dan busana, otomotif, kimia dan elektronik," kata mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

Jokowi yakin jika Indonesia konsentrasi memperbaiki struktur industri nasional, maka akan mampu meningkatkan PDB secara signifikan serta mendorong peningkatan ekspor dan investasi.

"Dan juga tidak kalah pentingnya adalah peningkatan lapangan pekerjaan baru yang bisa menampung lebih banyak lagi tenaga-tenaga kerja di negara kita," ujar Jokowi.

https://nasional.kompas.com/read/2019/09/03/17152251/jokowi-yakin-10-juta-lapangan-kerja-tercipta-dengan-cara-ini

Terkini Lainnya

Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke