45,3 Persen Responden Survei Tolak Pemindahan Ibu Kota, Ini Alasannya

Rico mengatakan, hasil survei yang dikerjakan Median menunjukkan, 15 persen responden menilai Pemerintah mestinya menyelesaikan masalah ekonomi dan pengangguran terlebih dahulu.

"Jadi publik masih merasakan bahwa masalah pengangguran masalah kesejahteraan masalah tingkat ekonomi itu seharusnya lebih cepat lebih dulu diselesaikan oleh Presiden," kata Rico dalam konferensi pers di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (3/9/2019).

Rico melanjutkan, masyarakat juga khawatir proyek pemindahan ibu kota akan membengkakan pengeluaran negara.

Apalagi, pembangunan sebuah kota baru dari nol akan memakan banyak biaya.

Selain itu, 9,3 persen responden menilai Pemerintah mestinya menyelesaikan konflik yang ada di Papua terlebih dahulu ketimbang menggembar-gemborkan rencana pemindahan ibu kota.

"Ketidakpercayaan diri publik terhadap situasi ekonomi dan perkembangan terakhir di Papua itu sebenarnya dua alasan utama kenapa akhirnya publik itu melihat bahwa rencana pemindahan ini sebenarnya tidak terlalu urgent untuk dilakukan dengan segera," ujar Rico.

Rico menambahkan, 58,6 persen responden pun menilai ada hal lain yang lebih mendesak untuk dikerjakan Pemerintah dibandingkan pemindahan ibu kota.

Hal lain yang dimaksud antara lain permasalahan ekonomi, kemiskinan dan kesejahteraan, serta pengangguran dan lapangan kerja.

Sementara itu, alasan-alasan yang membuat masyarakat mendukung pemindahan ibu kota adalah pemerataan ekonomi, mengurangi kepadat penduduk di Jakarta, serta sekadar mengikuti keputusan Pemerintah.

"Yang menyatakan setuju itu sebenarnya beririsan dengan argumentasi Pak Jokowi pada saat beliau melakukan konferensi pers," kata Rico.

Sebelumnya, Median merilis hasil survei mereka yang menunjukkan 45,3 responden tidak setuju dengan rencana pemindahan ibu kota sedangkan hanya ada 40,7 persen responden yang menyetujui rencana tersebut.

Presiden Joko Widodo resmi mengumumkan ibu kota baru berada di Kalimantan Timur. Hal itu disampaikan Jokowi dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8/2019).

"Lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur," kata Jokowi.