Aktivis Minta Jokowi Tak Loloskan Capim KPK yang Tak Berintegritas

Harapan tersebut disampaikan oleh anggota koalisi Asfinawati pada acara Aksi Solidaritas Selamatkan KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (30/8/2019).

"Dengan ini kami meminta kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk tidak meloloskan atau tidak menerima calon pimpinan KPK yang tidak berkualitas maupun berintegritas," kata Asfinawati.

Pernyataan itu diikuti oleh peserta aksi solidaritas dari beragam kalangan itu.

Asfinawati melanjutkan, Presiden Jokowi diharap menolak nama-nama yang diduga bermasalah, yakni yang tidak patuh dalam melaporkan harta kekayaan, diduga melanggar etika, diduga memiliki konflik kepentingan dan masalah rekam jejak lainnya.

"Kedua, kami meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk betul-betul memilih calon pimpinan yang berintegritas untuk diajukan ke DPR," ujar Asfinawati yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) itu.

Sebab, Presiden nantinya yang akan menyerahkan 10 dari 20 nama yang lolos wawancara dan uji publik ke DPR.

"Apabila Presiden memberikan nama yang terbaik utamanya integritas dan rekam jejak yang bersih maka tidak ada pilihan bagi DPR selain memilih terbaik di antara yang bersih," kata Kurnia.

Sebaliknya, jika Presiden Jokowi masih menyerahkan sejumlah nama yang diduga bermasalah, DPR juga akan kesulitan memilih capim KPK yang terbaik.

"Korupsi adalah penyebab segala masalah dan akibatnya dirasakan semua orang. Oleh karena itu, tindakan presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara dinantikan, sangat menentukan arah pemberantasan korupsi ke depan," ujar Kurnia.

Sebelumnya, Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK periode 2019-2023 Yenti Garnasih menyatakan, Pansel akan menyerahkan 10 nama capim terpilih ke Presiden Jokowi pada Senin (2/9/2019) pukul 15.00 WIB.

Pansel KPK tak akan mengumumkan 10 nama capim itu kepada publik. Sebab, tugas Pansel menyeleksi dan menyerahkan 10 nama terpilih ke Presiden Jokowi.

"Pansel hanya menyerahkan kepada presiden. Pansel tidak mengumumkan sepanjang tidak diminta oleh presiden," ucap Yenti di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta Pusat, Kamis (29/8/2019).