Salin Artikel

Karding dan Lukman Edy Tak Masuk Kepengurusan PKB, Ini Kata Waketum

Namun, Ida membantah keduanya sengaja tak dimasukkan ke dalam kepengurusan oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.

Ida mengatakan, seluruh pengurus lama telah diminta kesediaannya untuk kembali masuk dalam kepengurusan periode 2019-2024.

Namun, ia mengklaim keduanya tak merespons.

"Kepengurusan ini hampir didominasi oleh pengurus lama. Jadi sebelumnya itu kami minta agar yang berkenan untuk mengabdi kembali ke kepengurusan 2019-2024, kami minta untuk mengisi kesediaan untuk menyampaikan kesediaannya," ujar Ida di Kantor DPP PKB, Menteng, Jakarta, Senin (26/8/2019).

"Keduanya tidak merespons, berarti tidak mengisi kesediaan," lanjut Ida.

Sebagai Ketua Steering Committee (SC) pada Muktamar V PKB, Ida mengaku telah mengumumkan ke seluruh anggota DPP PKB agar kembali masuk ke kepengurusan.

Pengumuman tersebut disebar Ida di dalam WhatsApp yang beranggotakan seluruh pengurus DPP PKB.

"Saya sendiri yang mengumumkan. Saya yang mengumumkan kepada seluruh pengurus yang berkenan untuk mengabdi kembali di PKB maka dimohon untuk mengisi kesediaan. Diumumkan kepada seluruh pengurus itu saya yang diminta untuk mengumumkan," katanya.

"Ini kan via WA grup itu seluruh koordinasi, seluruh komunikasi, kami lakukan di grup," lanjut dia.

Sebelumnya, Muktamar V PKB diwarnai protes sejumlah pengurus yang merasa tak dilibatkan, salah satunya Lukman Edy.

Mantan Ketua DPP PKB Lukman Edy mengatakan, sejumlah pengurus PKB tak dilibatkan dalam pelaksanaan Muktamar V PKB di Nusa Dua, Badung, Bali, Selasa (20/8/2019).

Lukman mengatakan, pengurus DPP yang tak dilibatkan ialah yang dekat dengan Sekjen PKB sebelumnya, Abdul Kadir Karding. Karena itu, ia tak hadir dalam pelaksanaan Muktamar V PKB.

"Beberapa di sekretariat DPP yang portofolio (dekat dengan) Mas Karding juga tidak diundang dan tidak dilibatkan," kata Lukman saat dihubungi, Selasa (20/8/2019).

Ia menduga, tidak dilibatkannya sejumlah pengurus yang dekat dengan Karding merupakan kelanjutan perbedaan sikap politik internal PKB dalam penentuan capres dan cawapres pada Pemilu 2019.

Selain itu, menurut Lukman, hal tersebut dipicu perbedaan sikap antara mereka yang tidak dilibatkan dalam Muktamar V dengan para peserta dan panitia dalam memandang kepemimpinan PKB ke depan.

Lukman mengatakan, ia dan Karding serta sejumlah pengurus menginginkan adanya rekonsiliasi total di internal PKB usai Pilpres 2019.

Selain itu, mereka menginginkan adanya penguatan kepemimpinan secara kolektif dan kolegial.

"Ke semuanya dianggap mengganggu konsolidasi dan memperlemah kepemimpinan sekarang," ucap Lukman.

Saat ditanya apakah ada upaya untuk mengarahkan Muktamar V PKB berujung pada aklamasi, Lukman membenarkan.

"Bukan hanya indikasi (mengarahkan aklamasi), tapi seperti itu adanya," kata Lukman.

https://nasional.kompas.com/read/2019/08/27/08133291/karding-dan-lukman-edy-tak-masuk-kepengurusan-pkb-ini-kata-waketum

Terkini Lainnya

Menteri KKP: Lahan 'Idle' 78.000 Hektare di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Menteri KKP: Lahan "Idle" 78.000 Hektare di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Nasional
Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Nasional
Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Nasional
Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Nasional
Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektar Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektar Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Nasional
Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Nasional
Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau di Karawang

Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau di Karawang

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Nasional
Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

Nasional
Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Nasional
Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Nasional
Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke