Alasan PKB Batal Hapus Posisi Sekjen

Rencana penghapusan sekjen diutarakan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar pada Muktamar V di Bali, 20-21 Agustus.

Namun, rencana tersebut batal terwujud lantaran PKB mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

Undang-Undang tersebut mengharuskan partai dipimpin oleh ketua umum dan sekjen.

Wakil Ketua Umum PKB Ida Fauziyah mengatakan, PKB mematuhi peraturan perundang-undangan dalam menyusun kepengurusan partai.

Karena itu, PKB tetap menunjuk seorang sekjen untuk mendampingi ketua umum.

"Saya kira itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangannya (sekjen) mengikuti kewenangan dalam undang-undang," ujar Ida saat ditemui di Kantor DPP PKB, Menteng, Jakarta, Senin (26/8/2019).

Meskipun tak sesuai rencana awal, Ida yakin penunjukkan sekjen tetap menyolidkan partai.

Karenanya, untuk menyolidkan partai, sekjen lebih banyak dibebani pekerjaan internal PKB, seperti kaderisasi.

"Fungsi sekjen itu memang lebih pada konsolidasi internal organisasi, me-manage organisasi. Kewenangan lain saya kira mengikuti undang-undang," ucap Ida.

Sebelumnya, Muhaimin berencana merombak struktur kepengurusan partai pada periode 2019-2024, salah satunya dengan menghapus posisi sekjen. 

Pria yang biasa disapa Cak Imin itu mengatakan, wacana penghapusan jabatan sekjen juga didengungkan oleh para kader selama berlangsungnya Muktamar V PKB.

"Ada aspirasi tidak ada sekjen. Yang ada direktur eksekutif. Itu aspirasi perubahannya di situ. Jadi sekjen selama ini kan politis ya sehingga banyak (problem). Nanti politisnya diambil alih ketua umum," kata Cak Imin di lokasi muktamar, Westin Resort, Badung, Bali, Rabu (21/8/2019).

Muhaimin pun berharap ke depan sekjen PKB lebih fokus pada tugas kepartaian. Ia juga berharap sekjen tidak terjebak politik praktis sehingga bisa optimal menjalankan tugas partai.

"Ini sangat penting karena istilahnya partai ini butuh kecepatan. Yang paling lemah dari partai ini ialah karena semua struktur itu politis," ucap Muhaimin.