Salin Artikel

Kata Jokowi dan Kalla Soal Rusuh Manokwari dan Akar Masalahnya...

Keduanya sama-sama mengimbau agar masyarakat Papua bisa bersabar dan menahan diri atas insiden persekusi dan rasisme yang terjadi di Surabaya dan Malang.

Namun, Wapres Kalla sekaligus meminta aparat keamanan untuk menjelaskan secara terbuka akar masalah yang terjadi.

Jokowi

Presiden Jokowi memberi pernyataan relatif singkat, yakni hanya 1 menit 10 detik.

Kepala Negara pun meminta masyarakat Papua memaafkan pihak-pihak yang telah membuat mereka terluka hatinya.

"Jadi, saudara-saudaraku. Pace, mace, mama-mama di Papua, di Papua Barat, saya tahu ada ketersinggungan. Oleh sebab itu, sebagai saudara sebangsa dan setanah air, yang paling baik adalah saling memaafkan," kata Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (19/8/2019).

"Emosi itu boleh, tetapi memaafkan itu lebih baik. Sabar itu juga lebih baik," ujar dia.

Jokowi memastikan, pemerintah akan terus menjaga kehormatan dan kesejahteraan seluruh masyarakat Papua dan Papua Barat.

Namun, saat ditanya terkait proses hukum terhadap pihak-pihak yang telah memicu kemarahan masyarakat Papua, Jokowi enggan berkomentar lebih jauh.

"Ya, cukup," kata Jokowi.

Wapres Kalla

Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta masyarakat tidak memperluas kerusuhan yang terjadi di Manokwari, Papua Barat. Ia meminta masyarakat kembali ke rumah masing-masing.

Sejatinya, masyarakat Papua dan pendatang di sana bersaudara. Masyarakat Papua dan pendatang dari luar saling membutuhkan.

"Pendatang itu umumnya pengusaha eceran di pasar, atau tukang-tukang, guru. Semuanya di situ datang justru untuk bekerja sama dan melayani juga seluruh masyarakat," ujar Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin.

"Bahwa mereka (pendatang) khawatir, pastilah. Sejauh yang saya baca, mengikuti, juga tidak ada masalah dengan mereka," ucap Kalla.

Kalla pun meminta polisi dan kepala daerah terkait menjelaskan kejadian tersebut secara gamblang. Dengan demikian, masyarakat justru tidak berasumsi berdasarkan berita hoaks.

"Tentu kita prihatin dan menyesalkan kejadian-kejadian yang terakhir itu. Semua akibat saja. Apa yang terjadi di Surabaya, di Malang, itu tentu perlu dijelaskan secara terbuka, diklarifikasi," ujar Wapres.

"Di Papua itu hanya ingin minta klarifikasi dan minta maaflah. Tapi harus klarifikasi apa yang terjadi karena ini sebuah akibat. Kita perlu saling menghargailah. Tapi juga kalau ada masalah yang serius, yang terjadi kemarin di Surabaya, jelaskan saja secara terbuka apa yang terjadi," lanjut dia.

Kronologi dan Duduk Perkara

Kerusuhan di Manokwari diawali dengan warga yang menggelar aksi dengan membakar ban bekas dan meletakkan pohon di sejumlah ruas jalan di dalam kota Manokwari, Senin (19/8/2019) pagi.

Aksi tersebut berlangsung anarkistis setelah massa mulai melemparkan pecahan botol dan merobohkan papan reklame serta traffic light di pinggir Jalan Yos Sudarso.

Bahkan, kantor DPRD Papua Barat pun ikut menjadi sasaran amuk warga dengan dibakar.

Tidak hanya itu, massa juga melakukan pelemparan terhadap Kapolda Papua Barat dan Pangdam XVIII/Kasuari yang datang untuk menenangkan massa.

Untuk menghentikan aksi anarkistis tersebut, polisi terpaksa menembakkan gas air mata.

Demonstrasi yang berujung kerusuhan ini berawal dari penangkapan 43 mahasiswa Papua di Surabaya.

Sebelum ada penangkapan, terjadi bentrok antara mahasiswa Papua dan organisasi masyarakat di Asrama Mahasiswa Papua di Jalan Kalasan, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (17/8/2019).

Bentrok itu sendiri dipicu informasi yang beredar soal adanya mahasiswa Papua yang merusak dan membuang bendera Merah Putih ke selokan. Namun, pihak mahasiswa membantah informasi itu.

Pihak kepolisian juga sampai saat ini belum menetapkan satu pun tersangka pelaku perusakan bendera. Sebanyak 43 mahasiswa Papua yang semula ditangkap kini sudah dibebaskan.

Dari serangkaian peristiwa di Surabaya itu, mahasiswa Papua merasa menjadi korban persekusi, diskriminasi, bahkan rasisme. Hal inilah yang memicu kemarahan masyarakat di Papua.

https://nasional.kompas.com/read/2019/08/20/09302771/kata-jokowi-dan-kalla-soal-rusuh-manokwari-dan-akar-masalahnya

Terkini Lainnya

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Nasional
Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke