Salin Artikel

PPP: UU MD3 Harus Direvisi Jika Parpol Inginkan Pimpinan MPR Lebih dari 5 Orang

Alasannya, kata Arsul, pimpinan MPR periode 2019-2024 sesuai revisi UU MD3 Nomor 2 Tahun 2018, terdiri dari lima orang.

"Wong mengembalikan, tetap mempertahankan 8 (kursi) saja harus revisi. Sebab di revisi yang terakhir itu dikatakan pimpinan MPR 2019-2024 itu kan 5, kembali menjadi 5. Artinya kalau yang sekarang mau dipertahankan (8 pimpinan) ya harus direvisi lagi," kata Arsul ketika ditemui di Gedung MPR, Jakarta, Minggu (18/8/2019).

Dalam pandangannya, tidak mustahil bagi DPR untuk mengubah UU MD3 mengingat hal itu merupakan tugas lembaga tersebut.

Kendati demikian, keputusan tersebut masih menunggu kesepakatan seluruh fraksi di DPR.

"Memang DPR itu kan kerjaannya membuat Undang-Undang antara lain itu mengubah, mengamandemen, merevisi, why not? Hanya kan apakah itu akan berjalan atau tidak saya kira itu nanti menunggu juga kesepakatan fraksi tidak hanya yang di KIK," ungkap dia.

Seperti diketahui, kursi Pimpinan MPR menjadi rebutan partai politik usai pemilu.

Di tengah riuhnya berebut kursi, ada usulan dari Wakil Sekretaris Jenderal MPR, Saleh Partaonan Daulay. Saleh menyarankan agar kursi Pimpinan MPR dibagi habis untuk seluruh parpol yang lolos parlemen plus perwakilan dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Artinya, jumlah Pimpinan usulan Saleh 10 kursi. Saleh menyebut, usulan itu salah satunya agar meredam perebutan kursi pimpinan MPR.

https://nasional.kompas.com/read/2019/08/18/23105001/ppp-uu-md3-harus-direvisi-jika-parpol-inginkan-pimpinan-mpr-lebih-dari-5

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sekjen MK Guntur Hamzah yang Ditunjuk DPR Jadi Hakim Konstitusi Punya Harta Rp 8,6 M

Sekjen MK Guntur Hamzah yang Ditunjuk DPR Jadi Hakim Konstitusi Punya Harta Rp 8,6 M

Nasional
Pukat: Usulan Restorative Justice Johanis Tanak untuk Kasus Korupsi Aneh

Pukat: Usulan Restorative Justice Johanis Tanak untuk Kasus Korupsi Aneh

Nasional
Tiba-tiba, DPR Sahkan Sekjen MK Guntur Hamzah Jadi Hakim Konstitusi Gantikan Aswanto

Tiba-tiba, DPR Sahkan Sekjen MK Guntur Hamzah Jadi Hakim Konstitusi Gantikan Aswanto

Nasional
Keputusan Jokowi Pilih 2 Nama Capim KPK Pengganti Lili Pintauli Dinilai Subyektif

Keputusan Jokowi Pilih 2 Nama Capim KPK Pengganti Lili Pintauli Dinilai Subyektif

Nasional
Paulus Waterpauw ke Lukas Enembe: Kalau Tidak Mampu Jadi Gubernur, Mending Mundur

Paulus Waterpauw ke Lukas Enembe: Kalau Tidak Mampu Jadi Gubernur, Mending Mundur

Nasional
Ibu Brigadir J: Semoga Jaksa dan Hakim Jujur agar Kebenaran Terungkap Seadil-adilnya

Ibu Brigadir J: Semoga Jaksa dan Hakim Jujur agar Kebenaran Terungkap Seadil-adilnya

Nasional
Luhut Minta 'Goodie Bag' Acara Pemerintah Tak Pakai Produk Impor

Luhut Minta "Goodie Bag" Acara Pemerintah Tak Pakai Produk Impor

Nasional
Langkah Febri Diansyah dan Rasamala Bela Sambo dan Istri, antara Janji dan Kritik

Langkah Febri Diansyah dan Rasamala Bela Sambo dan Istri, antara Janji dan Kritik

Nasional
Politikus PDI-P Yakin Pertemuan Puan dan Demokrat Tak Bahas soal Dugaan Kecurangan Pemilu 2024

Politikus PDI-P Yakin Pertemuan Puan dan Demokrat Tak Bahas soal Dugaan Kecurangan Pemilu 2024

Nasional
MK Tolak Seluruhnya Uji Materi 'Presidential Threshold' yang Diajukan PKS

MK Tolak Seluruhnya Uji Materi "Presidential Threshold" yang Diajukan PKS

Nasional
Jenderal Andika Perintahkan AU Siapkan Demo Udara Pesawat di HUT Ke-77 TNI

Jenderal Andika Perintahkan AU Siapkan Demo Udara Pesawat di HUT Ke-77 TNI

Nasional
Syarat Tinggi Badan Calon TNI Diturunkan, Prabowo: Saya Mendukung

Syarat Tinggi Badan Calon TNI Diturunkan, Prabowo: Saya Mendukung

Nasional
Jokowi: Kalau Covid-19 Kita Tangani Bersama, Urusan Inflasi Juga Harus Sama-sama

Jokowi: Kalau Covid-19 Kita Tangani Bersama, Urusan Inflasi Juga Harus Sama-sama

Nasional
Demokrat Ingin Capres-Cawapres yang Hendak Diusung Bersama Koalisi Perbesar Konstituen

Demokrat Ingin Capres-Cawapres yang Hendak Diusung Bersama Koalisi Perbesar Konstituen

Nasional
Kronologi Kasus Penipuan Investasi KSP Indosurya Senilai Rp 106 T, Jadi yang Terbesar di Indonesia

Kronologi Kasus Penipuan Investasi KSP Indosurya Senilai Rp 106 T, Jadi yang Terbesar di Indonesia

Nasional
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.