Dituntut 7 Tahun Penjara, Deputi IV Kemenpora Mulyana Anggap Musibah

Jaksa KPK juga menuntut Mulyana membayar denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan.

Mulyana adalah terdakwa kasus dugaan suap terkait alokasi dana hibah Kemenpora ke Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).

"Sebagai orang Muslim tentu mengucapkan Innalillahi wa Inna Ilaihi rojiun, ini musibah buat saya, begitu beratnya," ujar Mulyana, usai tuntutan dibacakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (15/8/2019).

"Padahal saya sudah begitu kooperatif, jujur, terbuka. Saya sudah mencoba yang terbaik," kata Mulyana.

Mulyana berharap majelis hakim bisa mengedepankan asas keadilan terhadap dirinya dalam vonis nanti.

"Saya mohon kepada Yang Mulia untuk bisa mempertimbangkan asas keadilan terkait dengan masalah hukum saya. Terima kasih, Yang Mulia," kata Mulyana.

Majelis hakim pun mempersilakan Mulyana menyampaikan hal-hal tersebut dalam nota pembelaan yang bisa dibacakan pada agenda persidangan berikutnya.

Dalam kasus ini, Mulyana dianggap terbukti menerima suap berupa uang Rp 300 juta, kartu ATM debit BNI dengan saldo Rp 100 juta, 1 unit Toyota Fortuner dan satu ponsel Samsung Galaxy Note 9.

Menurut jaksa, suap tersebut diberikan oleh Sekretaris Jenderal KONI Ending Fuad Hamidy dan Bendahara KONI Johny E Awuy.

Mulyana menerima uang dan barang bersama-sama dengan dua bawahannya, yaitu pejabat pembuat komitmen (PPK) pada Kemenpora Adhi Purnomo dan staf Kemenpora Eko Triyanta.

Menurut jaksa, pemberian uang, mobil dan ponsel itu agar Mulyana membantu mempercepat proses persetujuan dan pencairan dana hibah Kemenpora RI yang akan diberikan kepada KONI pada Tahun Anggaran 2018.

KONI mengajukan proposal bantuan dana hibah kepada Kemenpora dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan dan pendampingan program peningkatan prestasi olahraga nasional pada multi event 18th Asian Games 2018 dan 3rd Asian Para Games 2018.

Kemudian, proposal dukungan KONI dalam rangka pengawasan dan pendampingan seleksi calon atlet dan pelatih atlet berprestasi Tahun 2018.

Mulyana dianggap terbukti melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.