Sekjen Nasdem: Kecil Kemungkinan Kader Partai Non-koalisi Masuk Kabinet Jokowi

Kendati demikian, menurut dia, jika presiden Jokowi memilih kader dari partai di luar koalisi pemerintah, partainya tetap mendukung keputusan tersebut.

"Walaupun kecil kemungkinannya (kader dari partai oposisi masuk kabinet), kalau itu keputusan Pak Joko Widodo kami tentu dukung," kata Johnny saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/8/2019).

Johnny mengatakan, apabila Jokowi memilih kader dari partai di luar pemerintah, tentu akan dibicarakan dengan partai-partai dalam koalisi pemerintah terlebih dahulu.

Ia mengatakan, bergabungnya kader dari partai di luar pemerintah dalam Kabinet Kerja Jilid II setidaknya dapat memberikan manfaat.

"Kalau berbicara yang di luar koalisi, Pak Jokowi tahu caranya karena Pak Jokowi akan berbicara secara serius terlebih dahulu dengan partai koalisi. Dalam hal ini, tentu kalau bergabung tentu harus memberikan manfaat tambahan," ujar dia. 

Selanjutnya, Johnny mengatakan, untuk menyukseskan visi dan misi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf, perlu komitmen partai koalisi, termasuk komitmen partai di luar koalisi apabila dipilih presiden mengisi pos kementerian.

"Konsesi dan komitmen politik besar yang setimpal, yang seimbang, itu harus dibicarakan. Karena masyarakat sudah melihat yang satu (partai) sudah bergerak ke kiri, yang satu ke kanan, bagaimana supaya bergerak bersama-sama," kata dia. 

Presiden Joko Widodo sebelumnya mengatakan, penyusunan nama-nama menteri untuk kabinet periode kedua sudah selesai.

Pengumuman soal kabinet akan diumumkan secepatnya.

"Bisa Agustus atau bisa juga Oktober saat pelantikan," katanya di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (14/8/2019), dalam pertemuan dan makan siang dengan sejumlah pemimpin redaksi media massa.

Jokowi menyatakan komposisi menteri dari partai politik memiliki porsi yang sedikit lebih kecil ketimbang kalangan profesional.

"Partai politik bisa mengusulkan, tetapi keputusan tetap di saya. Komposisinya 45 persen," kata Jokowi.

Dengan demikian, perbandingan menteri dari kalangan profesional dengan unsur partai politik adalah 55 persen berbanding 45 persen.