Salin Artikel

Demokrat Dukung Jokowi, Koalisi Dinilai Khawatir Permulus Jalan AHY untuk 2024

Ketua Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengatakan, partainya akan mendukung pemerintahan meski belum keluar sikap resmi.

Namun, internal Koalisi Indonesia Kerja terlihat belum sepenuhnya menerima dengan tangan terbuka.

Pengamat politik Hendri Satrio mengatakan, koalisi tampak khawatir merapatnya Partai Demokrat ke kubu pemerintah hanya untuk memuluskan karier politik Komandan Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menghadapi Pemilu 2024.

"Boleh Demokrat masuk ke pemerintahan asal yang menteri bukan AHY. Sementara bagi Demokrat, kalau bukan AHY mending tidak usah," ujar Hendri kepada Kompas.com, Selasa (13/8/2019).

Hal senada disampaikan politisi PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira. Ia menilai Partai Demokrat terlambat untuk merapat karena diungkapkan setelah hasil Pilpres 2019 diketahui.

Ia menduga, keinginan Partai Demokrat dalam mendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf karena berharap pembagian kekuasaan dalam Kabinet Kerja jilid II.

Menurut Hendri, pernyataan Andreas itu perlu ditangkap sebagai sinyal penolakan.

"Ini kelihatan mereka (koalisi Jokowi-Ma'ruf) tidak berniat memberikan panggung politik untuk AHY," kata Hendri.

Hendri mengatakan, seharusnya pengalaman politik AHY harus diperkaya dulu dengan menjadi anggota Dewan.

Dengan demikian, bukan dengan mendorong AHY sebagai menteri untuk batu loncatan.

"Tapi mungkin Demokrat punya strategi lain. Kita harus hormati itu," kata dia.

Sebelumnya, Ferdinand Hutahaean mengatakan, arah partainya telah bulat untuk memperkuat pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf untuk lima tahun ke depan. Akan tetapi, menurut dia, dukungan itu belum dinyatakan secara resmi.

Keputusan itu, kata Ferdinand, diambil Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) setelah sang istri, Ani Yudhoyono, meninggal dunia.

"Ya itu sikap resmi dan opsi terdepan. Tapi semua kembali ke Pak Jokowi," kata Ferdinand kepada wartawan, Senin (12/8/2019).

"Kapan? Sikap itu sudah resmi diputuskan setelah 40 hari berkabung Demokrat meski tak diumumkan secara resmi karena menunggu disampaikan secara formal pada saat yang tepat," ucapnya.

Ferdinand mengatakan, saat ini partainya masih menjalin komunikasi intens dengan partai-partai dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK) dan Jokowi. Ia mengatakan, Partai Demokrat siap membantu pemerintah jika presiden terpilih Joko Widodo mengajak bergabung.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan, dukungan Partai Demokrat untuk pemerintahan Jokowi-Ma'ruf belum diputuskan oleh majelis tinggi partai.

Syarief mengakui mayoritas kader partai memang menginginkan bergabung dengan koalisi pemerintah. Namun, ada juga yang menolak usul mendukung pemerintah.

"Ya belum diputuskan sama majelis tinggi. Memang pembicaraan kan di antara kader, kan ada yang mau masuk ada yang tidak," kata Syarief.

https://nasional.kompas.com/read/2019/08/14/09273761/demokrat-dukung-jokowi-koalisi-dinilai-khawatir-permulus-jalan-ahy-untuk

Terkini Lainnya

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Nasional
Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Nasional
Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Nasional
Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Nasional
Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Nasional
Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke