Ahmad Basarah Klarifikasi, Amandemen UUD 1945 Bukan Maunya PDI-P

Dalam Kongres V, beberapa waktu lalu, PDI-P memang merekomendasikan agar dilakukan amandemen terbatas UUD 1945. Namun, hal tersebut bukan berarti ide dari PDI-P.

"Kongres PDI-P yang merekomendasikan MPR melanjutkan rencana amandemen terbatas UUD 1945 untuk menghadirkan GBHN hanyalah meneruskan rencana yang sudah disepakati pimpinan-pimpinan fraksi di MPR RI dan DPD RI," kata Basarah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/8/2019).

"Jadi, bukan maunya PDI-P. Ini perlu diluruskan," lanjut dia. 

Basarah mengingatkan bahwa amandemen UUD 1945 sudah lama diinginkan MPR. Namun dalam periode pembahasan yang terakhir kali, panitia ad hoc tidak dapat melanjutkannya sehingga kajian amandemen diserahkan kepada badan kajian MPR RI alias tidak dilanjutkan.

Adapun pimpinan MPR RI periode saat ini akan habis masa jabatannya beberapa bulan lagi. Rekomendasi PDI-P ini pun bersifat saran kepada pimpinan MPR periode mendatang.

"Rekomendasi (PDI-P) sifatnya hanya saran karena tidak ada sistem carry over dalam sistem ketatanegaraan kita di Parlemen. Karena periode ini berakhir 30 september, ya sudah selesai. MPR periode berikutnya tergantung putusan politik yang baru terpilih oleh pileg 2019," ujar dia.

Saat ini, Basarah pun belum dapat memastikan apakah pembahasan amandemen UUD 1945 akan dilakukan pimpinan MPR periode yang akan datang atau tidak.

Namun, ia melihat beberapa partai politik di parlemen cenderung menyetujui agar UUD 1945 direvisi secara terbatas.

"Kita masih dalam posisi menunggu pembicaraan pertemuan dan kesepakatam para ketum parpol bersama dengan presiden untuk sepakat atau tidak sepakat tentang agenda amandemen UUD 1945. Tapi, kalau kita bicara kondisi politik hari ini, ya semua partai sudah setuju kok," lanjut dia.

Sebelumnya, Rekomendasi amandemen terbatas konstitusi menjadi salah satu sikap politik PDI-P yang ditetapkan dalam Kongres V di Hotel Grand Inna Bali Beach, Sanur, Bali, Sabtu (10/8/2019) lalu.

"Kita memerlukan Garis Besar Haluan Negara atau pola pembangunan semesta berencana," kata Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto saat ditemui seusai kongres.

"Ini yang akan kami dialogkan bersama, tetapi sebagai keputusan kongres kami taat pada putusan itu," lanjut dia.

Kendati MPR menjadi lembaga tertinggi negara, lanjut Hasto, partainya tidak merekomendasikan adanya perubahan sistem pemilihan presiden dan wakil presiden.