Salin Artikel

DPR: Pengembangan Teknologi Pertanian Dibutuhkan untuk Tekan Impor

KOMPAS.com - Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo menilai pemenuhan kebutuhan pangan tanpa perlu melakukan impor merupakan salah satu masalah pertanian yang harus mampu ditangani Indonesia.

“Bagaimana kalau bisa kita itu tidak impor. Impor memang tidak dilarang, tapi masa sih harus impor? Padahal seharusnya bisa. Nah, ini yang harus kita luruskan,” ujar Edhy.

Padahal, menurut dia, Indonesia memiliki berbagai aspek pendukung produksi pertanian secara mandiri, yakni memiliki lahan, sumber daya alam, dan sumber daya manusia yang memadai.

Hal itu disampaikan Edhy saat menjadi narasumber dalam Seminar Nasional “Resource Governance for Future Agriculture" di Kampus Institut Pertanian Bogor (IPB), Bogor, Jumat (9/8/2019).

Dalam acara itu, dilaksanakan juga penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian (BK) DPR RI dengan IPB.

Untuk itu, dia meminta IPB untuk dapat memberikan kontribusi lebih, khususnya dalam pengembangan teknologi di sektor pertanian.

“Tujuan akhirnya bagaimana muncul teknologi baru yang menciptakan pertanian kita semakin bagus. Beras yang selama ini bulirnya hanya beberapa ratus biji dalam satu bibit bagaimana bisa menjadi lebih banyak lagi,” terangnya.

Butuh biaya besar

Edhy menyadari, untuk mengembangkan teknologi dibutuhkan biaya tidak sedikit. Untuk itu, dia memastikan anggaran yang dialokasikan untuk pertanian angkanya cukup besar.

Di sisi lain, menurutnya, efektivitas anggaran tersebut harus dievaluasi terhadap produktivitas sektor pertanian. Alhasil, jika nantinya anggaran pertanian ditambah, harus mampu mengurangi angka impor bahan pangan.

“Ya, jangan sampai kita membesarkan anggaran, tapi ujungnya juga produktivitasnya sama, jadi impornya masih jalan terus,” terang Edhy dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin (12/8/2019).

Selain itu, dia pun mengatakan, siap untuk membuka jalan melalui kerja sama dengan berbagai pihak agar IPB dapat menerima anggaran dari APBN.

Dirinya siap pula untuk melibatkan KPK maupun penegak hukum lainnya guna menghindari adanya penyelewengan anggaran untuk penelitian tersebut.

Sementara itu, Guru Besar Sekolah Bisnis IPB Syamsul Maarif mengatakan, IPB sudah banyak melakukan penelitian dan pengembangan teknologi pertanian. Termasuk mengembangkan teknologi yang bisa meningkatkan produktivitas dan mendorong efisiensi, sehingga dapat menyejahterakan petani.

Dia pun menyatakan kesiapan IPB untuk berkontribusi dalam pengembangan teknologi pertanian. Menurutnya, IPB bahkan sudah memiliki sistem pendukung yang dibutuhkan.

“Jadi,tantangan dari Pak Edhy saya kira akan gayung bersambut. Karena kami sebagai sekolah bisnis, kami akan berpikir bagaimana bisnis di pertanian bisa menjadi lebih bagus lagi,” pungkas Syamsul.

https://nasional.kompas.com/read/2019/08/12/18012321/dpr-pengembangan-teknologi-pertanian-dibutuhkan-untuk-tekan-impor

Terkini Lainnya

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi Jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi Jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Nasional
Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Nasional
Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Nasional
Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Nasional
Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Nasional
SYL Berkali-kali 'Palak' Pegawai Kementan: Minta Dibelikan Ponsel, Parfum hingga Pin Emas

SYL Berkali-kali "Palak" Pegawai Kementan: Minta Dibelikan Ponsel, Parfum hingga Pin Emas

Nasional
Anak SYL Ikut-ikutan Usul Nama untuk Isi Jabatan di Kementan

Anak SYL Ikut-ikutan Usul Nama untuk Isi Jabatan di Kementan

Nasional
Cucu SYL Dapat Jatah Jabatan Tenaga Ahli di Kementan, Digaji Rp 10 Juta Per Bulan

Cucu SYL Dapat Jatah Jabatan Tenaga Ahli di Kementan, Digaji Rp 10 Juta Per Bulan

Nasional
KPK Duga Negara Rugi Ratusan Miliar Rupiah akibat Korupsi di PT PGN

KPK Duga Negara Rugi Ratusan Miliar Rupiah akibat Korupsi di PT PGN

Nasional
Berbagai Alasan Elite PDI-P soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas

Berbagai Alasan Elite PDI-P soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas

Nasional
Waketum Golkar Ingin Tanya Airlangga Kenapa Bobby Akhirnya Masuk Gerindra

Waketum Golkar Ingin Tanya Airlangga Kenapa Bobby Akhirnya Masuk Gerindra

Nasional
Bicara soal Rekonsiliasi, JK Sebut Tetap Ada yang Jadi Oposisi

Bicara soal Rekonsiliasi, JK Sebut Tetap Ada yang Jadi Oposisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke