Diminta Tarik Personel dari Nduga, Polri: Bupati Harusnya Sinergis

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo menilai bahwa kepala daerah di wilayah tersebut seharusnya mendukung keberadaan TNI-Polri yang sedang menjalankan fungsi pengamanan.

"Tidak benar, pernyataan bupati tersebut tidak mendasar. Seharusnya bupati dukung keberadaan TNI-Polri di sana, harus bersinergi untuk memberikan perlindungan, pelayanan kepada masyarakat," ungkap Dedi di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (6/8/2019).

Hal itu terkait permintaan Pemerintah Kabupaten Nduga agar pemerintah secepatnya menarik personel TNI/Polri yang menggelar operasi militer di wilayah itu sejak awal Desember 2018.

Menurut Bupati Nduga Yairus Gwijangge, keberadaan personel TNI/Polri di wilayahnya membuat hidup masyarakat tidak tenang.

Dedi mengatakan, kehidupan sosial masyarakat di Nduga cukup kondusif.

"Kehidupan sosial di sana cukup kondusif. Sekolah ada, pasar tetap ada. Kebutuhan dasar masih tetap bisa terpenuhi," katanya.

Ia pun menegaskan bahwa keberadaan TNI-Polri di daerah tersebut akan dipertahankan untuk menjamin keamanan di wilayah Nduga, sekaligus pembangunan Trans Papua.

"Keberadaan TNI-Polri tidak dikurangi, justru keberadaan TNI-Polri tetap dipertahankan dalam rangka untuk menjamin keamanan di Nduga," katanya.

"Demikian juga keberadaan TNI-Polri untuk menjamin proses pembangunan Trans Papua. Keberadaan kami juga memberikan perlindungan, pengayoman, kepada masyarakat di sana," sambung dia.

"Kami dengan harapan penuh, meminta kepada Bapak Presiden melalui Ketua DPR, bahwa penarikan anggota TNI-Polri itu tidak jadi masalah," ujar Yairus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/8/2019).

Menurut Yairus, keberadaan personel TNI/Polri di wilayahnya membuat hidup masyarakat tidak tenang.

Bahkan, masyarakat terpaksa mengungsi ke saudara dan kerabat di kabupaten sehingga sekitar 11 distrik di Nduga kosong.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Kabupaten Nduga Namia Gwijangge menyampaikan, masyarakat Nduga memang memiliki trauma terhadap keberadaan militer di wilayahnya sejak peristiwa Mapenduma tahun 1996.

Menurut Namia, konflik berkepanjangan antara pihak TNI/Polri dan kelompok yang menamakan diri Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) telah memberikan dampak negatif bagi masyarakat, terutama dalam mengakses hak atas pendidikan dan kesehatan.

Kegiatan belajar-mengajar 24 sekolah di 11 distrik saat itu tidak berjalan. Puskesmas dan posyandu juga tak berfungsi seperti semestinya.