Salin Artikel

Soal Jabatan Ketua Harian di PDI-P, Wasekjen Sebut Bakal Diputuskan Megawati

Struktur jabatan ini sudah final, lantaran seluruh kader PDIP mulai dari konferensi partai tingkat cabang hingga tingkat provinsi bersepakat untuk meminta Megawati kembali menjabat sebagai Ketua Umum periode 2019-2024.

"Struktur partai yang pertama sudah final adalah jabatan Ketua Umum PDI Perjuangan. Semua sudah sepakat memohon dan meminta kepada Ibu Mega agar bersedia ditetapkan kembali sebagai ketua umum PDIP di kongres yang akan datang," kata Basarah saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (2/8/2019).

Basarah mengatakan, Kongres V PDIP bukan lagi bertujuan untuk memilih ketua umum, melainkan menetapkan satu nama sebagai ketua, yaitu nama Megawati.

Nantinya, setelah ditetapkan sebagai Ketua Umum partai, Megawati akan diberi hak prerogatif untuk menyusun postur, struktur, dan personel Dewan Pimpinan Pusat PDIP.

"Jadi apakah nanti posturnya ada ketua harian, akan ada wakil ketua umum atau tidak, itu sepenuhnya menjadi hak prerogatif Ibu Megawati Soekarnoputri," ujar Basarah.

Basarah menambahkan, agenda terpenting kongres adalah mempersiapkan PDIP sebagai partai pendukung pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

"Jadi agenda utamanya adalah menyesuaikan agenda dan program partai untuk mendukung pemerintahan Jokowi-Kiai Ma'ruf," katanya.

PDI-P akan menggelar Kongres V 8-11 Agustus 2019, bertempat di Hotel Inna Grand Bali Beach.

Kongres akan mengambil tema "Solid Bergerak untuk Indonesia Raya" dengan subtema "Mewujudkan PDI-P sebagai Partai Pelopor."

https://nasional.kompas.com/read/2019/08/02/17240101/soal-jabatan-ketua-harian-di-pdi-p-wasekjen-sebut-bakal-diputuskan-megawati

Terkini Lainnya

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke