Drg Romi: Bapak Pemda Solok Selatan, Mohon, Terima Ami Kembali...

Mulanya, ia mengucapkan terima kasih karena telah diterima Moeldoko. Namun, ia tak kuasa menahan tangis yang akhirnya pecah begitu ia menyinggung kasusnya.

"Terima kasih Bapak, Ibu, dan tim pendamping Ami (Romi) di sini. Alhamdulillah sangat mendapatkan apresiasi yang luar biasa. Ami di sini cuma berharap keadilan buat Ami dan keluarga, terutama anak dan suami, untuk bisa hak Ami dipulihkan kembali," ujar Romi sembari terisak.

"Ami tidak menginginkan kondisi seperti ini, ini kehendak Allah. Dan Ami buktikan Ami mampu bekerja walau Ami duduk di kursi roda. Memberikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut di Pemda Solok Selatan," ujarnya lagi.

Ia menambahkan, kedatangannya ke sejumlah pejabat pemerintah pusat bukanlah bentuk pembangkangan kepada Pemerintah Kabupaten Solok Selatan yang telah menganulir status CPNS-nya.

Kedatangannya ke sejumlah pejabat pemerintah pusat bertujuan untuk meminta dukungan atas apa yang telah dilakukannya.

Ia menyatakan selama empat tahun bertugas, dirinya mampu memberi pelayanan yang terbaik kepada masyarakat Solok Selatan.

"Ami mohon kepada Ibu, Bapak Pemda Solok Selatan, Ami bukan membangkang. Ami mohon keterbukaan hati Ibu, Bapak, menerima Ami kembali, mengusulkan Ami kembali," ujar dia.

"Ami buktikan selama ini Ami mampu bekerja dengan baik, melakukan pelayanan dengan baik. Terimalah Ami kembali, dengan kerendahan hati Ami, Ami ucapkan terima kasih kepada semuanya," ujar dia.

Sebelumnya drg Romi dianulir kelulusannya sebagai CPNS di Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat, dengan alasan mengalami kendala kesehatan seusai melahirkan pada 2016.

Dia mengalami lemah di kedua tungkai kaki yang mengharuskannya beraktivitas dengan kursi roda.

Lewat pengumuman yang dikeluarkan Bupati Solok Selatan nomor 800/62/III/BKPSDM-2019 tertanggal 18 Maret 2019, disebutkan dua peserta seleksi CPNS 2018 di Solok Selatan dibatalkan hasil seleksinya dan dinyatakan tidak memenuhi persyaratan pada formasi umum CPNS 2018.

Perjuangan panjang

Tak sedikit dukungan mengalir untuk Romi untuk mendapatkan kembali status CPNS-nya.

"Saya masih mencari keadilan. Saya sudah lulus namun dibatalkan secara sepihak," kata Romi.

Salah satu perjuangannya, Romi meminta bantuan hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang.

Romi berharap, LBH Padang dapat mengawal perjuangannya mencari keadilan.

"Saya tidak habis pikir kenapa dibatalkan. Soal kesehatan, saya sehat dan sudah mendapatkan rekomendasi dari dokter spesialis okupasi bisa bekerja sebagai dokter gigi," lanjut dia.

Romi mengaku pernah mengadu ke Presiden Joko Widodo melalui surat yang ditujukan ke Istana Presiden pada 25 Maret 2019.

Surat itu ia kirimkan setelah mendapatkan pemberitahuan gagal lolos sebagai CPNS di Solok Selatan.

"Saya pernah mengirim surat yang ditujukan ke Presiden RI Joko Widodo pada 25 Maret lalu. Saat itu saya tidak tahu harus mengadu ke mana lagi," kata Romi.

Dalam surat yang diketik sebanyak 5 helai itu, Romi menceritakan kronologi dirinya dari awal bekerja di Puskesmas Talunan hingga lulus tes CPNS.

Ia juga menceritakan bagaimana dirinya menerima pemberitahuan pembatalan status CPNS oleh Bupati Solok Selatan.

Surat itu juga ditembuskan ke Kemenkes, PB PDGI, Kapolri, Komnas HAM, Ombudsman RI, DPRD Sumbar, Gubernur Sumbar, DPRD Solok Selatan, Polres Solok Selatan, dan Panselda Solok Selatan.

Tak hanya sampai di situ, Romi juga mengajukan gugatan ke PTUN.

Kuasa hukum Romi dari LBH Padang, Wendra Rona Putra, yang dihubungi Kompas.com, Selasa (23/7/2019), mengatakan, jalur hukum terpaksa ditempuh karena proses dialog menemui jalan buntu.

Selain itu, posisi kelulusan Romi sudah diisi oleh peserta lain.

Perjuangan Romi berlanjut di Jakarta. Pada Rabu (31/7/2019), Romi menemui perwakilan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), yakni Kabid Perencanaan SDM Kemenpan RB Syamsul Rizal di Hotel Bidakara, Jakarta.

Romi didampingi anggota Komisi VIII DPR, Rieke Diah Pitaloka, dan kuasa hukumnya dari LBH.

Kedatangan Romi ke Jakarta untuk berkoordinasi langsung dengan Kementerian PAN-RB terkait pembatalan sepihak status CPNS Romi.

Pihaknya juga memasukkan laporan pengaduan ke Menpan RB soal tindakan Bupati Solok Selatan yang mengeluarkan surat keputusan secara sepihak.

Sebab, kementerian tersebut dianggap punya peran aktif untuk mengawasi penerimaan CPNS.

Setelah ke Kementerian PAN-RB, Romi menuju Kementerian Dalam Negeri untuk bertemu Mendagri Tjahjo Kumolo.

Dalam pertemuan tersebut, Tjahjo memberi semangat untuk Romi agar terus berjuang mengabdi bagi masyarakat.

Terkait penolakan pemkab setempat, Tjahjo menyatakan bahwa semua warga negara memiliki hak yang sama di hadapan negara.

Oleh karena itu, menurut dia, tidak ada alasan daerah tersebut menolak Romi sebagai PNS dengan alasan yang tak bisa dipertanggungjawabkan.

Apalagi, tenaga medis di Solok sangat kurang dan Romi memiliki kemampuan yang memenuhi syarat untuk mengobati masyarakat.